Majene  

Dianggap Tumpang Tindih dengan Produk Hukum Lain, Aturan Rumah Kos Bakal Disisipkan dalam Perda Trantibum

Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Majene, Hj Syahrimayani, ST.MT. Foto: Ist

Mapos, Majene — Harapan masyarakat Kabupaten Majene untuk memiliki payung hukum khusus yang mengatur tata kelola rumah kos dan rumah sewamaoin rumah kontrakan mulai menemukan titik terang.

Pemerintah Kabupaten Majene berupaya memasukkan substansi pengaturan tersebut ke dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum).

Pemkab Majene Pemkab Majene

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Majene, Hj. Syahrimayani, mengungkapkan hal itu saat ditemui Mapos di Kantor DPRD Majene, Kamis (19/11/2026).

Ia menjelaskan, Naskah Akademik (NA) dan Ranperda, telah dikonsultasikan terkait aturan dan regulasi yang telah ada sebelumnya dan itu menjadi referensi dalam penyusunan NA dan ranperda serta berusaha memfokuskan pada Rumah Kos, Rumah sewa dan Rumah Kontrakan.

“Namun sayang, hasil harmonisasi yang berlangsung di Mamuju dengan pihak Kemenkum Sulbar pada Senin (9/11/2026) menyimpulkan bahwa substansi pengaturan rumah kos sebagian besar telah terakomodasi dalam sejumlah regulasi sektoral yang berlaku. Yang dikedepankan tempo hari saat harmonisasi adalah azas ketertiban dan pengelolaan regulasi yang patuh terhadap aturan dan regulasi yang lebih diatasnya dan tidak over regulasi,” ucap dia.

Menurunya, selama ini pengaturan Trantibum di Kabupaten Majene masih mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Majene Nomor 4 Tahun 2022. Sementara, regulasi yang secara khusus mengatur tata kelola rumah kos dan rumah sewa belum tersedia.

“Perda untuk itu belum ada. Namun, Ranperda Trantibum masih dalam tahap harmonisasi bersama DPRD Kabupaten Majene dan Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat. Kita sudah berkoordinasi dengan Bagian Hukum Setda Majene agar nomenklatur rumah kos dan rumah sewa bisa disisipkan. Itu juga atas saran pihak Kemenkum saat harmonisasi sebelumnya,” terang Syahrimayani.

Ia menjelaskan, sejak September hingga akhir Oktober 2026, Kanwil Kemenkum Sulbar, Biro Hukum Setda Majene, dan DPRD Majene telah melakukan serangkaian rapat harmonisasi dan pematangan substansi Ranperda Trantibum sebagai upaya memperkuat landasan hukum di daerah.

Syahrimayani menyebutkan, Perbup Nomor 4 Tahun 2022 sebenarnya telah mencakup sejumlah aspek ketertiban, mulai dari tata ruang, jalan dan angkutan, jalur hijau, taman dan tempat umum, sungai, saluran, kolam, lingkungan, tempat usaha, bangunan, sosial, kesehatan hingga tempat hiburan dan keramaian.

Namun, ketentuan tersebut belum secara spesifik menyentuh persoalan tata kelola rumah kos maupun rumah sewa, terutama menyangkut kewajiban dan tanggung jawab para penyewa.

“Kalau tidak salah, Perbup Nomor 4 Tahun 2022 itu sudah mengatur banyak aspek ketertiban. Tetapi belum ada secara spesifik mengatur rumah kos maupun rumah sewa,” jelasnya.

Memang, lanjut dia, terdapat sejumlah ketentuan yang memiliki kesamaan substansi, seperti upaya pencegahan gangguan ketenteraman, pelibatan masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Namun, ketentuan tersebut dinilai masih terlalu umum.

“Itu juga agak bias dan tidak secara tegas mengatur penyewa,” ujarnya.

Karena itu, Syahrimayani berharap substansi pengaturan rumah kos dan rumah sewa dapat diakomodasi dalam Ranperda Trantibum yang sedang berproses.

Jika terealisasi, regulasi tersebut diharapkan menjadi pijakan hukum yang lebih jelas dalam menata aktivitas rumah kos dan rumah sewa, sekaligus memberikan kepastian mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab pemilik maupun penyewa.

(*)

error: Maaf... ! Web ini di Protek yaaa...