Mapos, Majene — Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Majene melakukan koordinasi terkait penyelenggaraan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (IPPR) ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Barat, di Mamuju, Selasa (17/11/2026)
Koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Majene, Andi Suardi, ST, bersama jajaran staf Bidang Tata Ruang.
Kedatangan rombongan Dinas PUPR Majene diterima langsung oleh jajaran Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat.
Kepada wartawan, Jum’at (20/11/2026) Andi Suardi mengatakan, koordinasi ini dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Majene berjalan tertib, terarah, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Koordinasi ini penting untuk menyamakan pemahaman terkait mekanisme penanganan IPPR, mulai dari inventarisasi, kajian teknis, hingga verifikasi penanganan IPPR,” kata Andi Suardi.
Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, khususnya Pasal 204, verifikasi penanganan IPPR merupakan tahapan penting sebelum penyusunan maupun revisi Rencana Tata Ruang (RTR) mendapatkan Persetujuan Substansi.
“Revisi RTR tidak boleh menjadi ruang untuk melegalkan pelanggaran pemanfaatan ruang. Karena itu, penanganan IPPR harus dilakukan secara cermat dan dilengkapi data dukung yang valid,” jelasnya.
Selain membahas mekanisme IPPR, koordinasi tersebut juga membahas sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majene dengan RTRW Provinsi Sulawesi Barat, khususnya pemanfaatan ruang di wilayah perbatasan dan proyek lintas kabupaten.
“Kami juga berkonsultasi terkait kriteria dan data dukung IPPR, seperti data geospasial, titik koordinat lokasi, dokumen perizinan KKPR dan PBG, serta dokumentasi lapangan,” ujar Andi Suardi.
Pihak Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat menyambut baik koordinasi tersebut dan menyatakan siap mendampingi Kabupaten Majene dalam penanganan IPPR.
Dalam pertemuan itu disepakati, pelaporan IPPR dari kabupaten ke provinsi dilakukan secara berjenjang dan dilengkapi data dukung yang valid. Kedua pihak juga sepakat melakukan pendataan dan verifikasi bersama terhadap objek yang terindikasi melanggar pemanfaatan ruang di Kabupaten Majene.
“Hasil koordinasi ini akan menjadi bahan kami dalam penyusunan langkah penertiban dan evaluasi RTRW Kabupaten Majene ke depan,” tambah Andi Suardi.
(*)








