‘Trial By The Press’ dan ‘Cover Both Side’

Oleh: Sulaeman Rahman Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Sulawesi Barat/Redaktur Khusus mapos.com
Oleh: Sulaeman Rahman
Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Sulawesi Barat/Redaktur Khusus mapos.com

Mapos, APA itu ‘trial by the press’. Dan, apa pula ‘cover both side’. Bagi segenap wartawan, terlalu berlebihan kiranya kalau sampai dua kalimat yang saya beri tanda kutip (‘) di awal tidak dipahami. Dan, jika pun masih ada yang tidak memahami defenisinya, saya malah meragukan profesionalitas yang disandang.

Ini yang menjadi desahan nafas, kenapa kemudian Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DK se Indonesia, di Jakarta, pekan lalu.

Rakernas yang mengusung rancangan draf perubahan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) PWI dan klausul Kode Perilaku Wartawan menjadi bahasan paling up to date di Hotel Millenium Sirih, 12-14 Desember 2017.

Saya sendiri didapuk menjadi salah satu anggota komisi yang membahas rancangan Kode Perilaku Wartawan tersebut. Dan, komisi inilah yang paling panjang menggunakan waktu karena harus membahas 101 pasal dalam draf itu. Alhamdulillah selesai juga, meski begitu lelah para ketua dan anggota DKP berjibaku menelisik pasal demi pasal.

Sebenarnya, inti digagasnya Kode Perilaku Wartawan boleh jadi akan berfungsi sebagai urat arteri mengimbangi urat nadi. Fungsinya tentu saja untuk menyokong Pers Indonesia sebagai jantung yang harus berdenyut sepanjang masa. Pers harus bermartabat, wartawan harus profesional.

Lalu apa kaitan, trial by the press dan cover both side tadi ?. Kedua rujukan ini merupakan istilah yang sangat populer di dunia wartawan. Jika ada yang tidak mampu mendalami istilah ini, jangan mengaku wartawan jika tidak ingin ditertawakan publik.

Trial by the press, bukanlah istilah baru dalam jurnalistik. Saya ingin mencontohkan terjadinya hal ini. Sebutlah bahwa si A diduga melakukan tindakan korupsi, lalu kemudian digelandang KPK menjadi tersangka. Lalu si wartawan menulis, ‘SF Koruptor Bejat, Harus Dihukum Mati’.

Sekalipun wartawan sudah menginisialkan nama Si Fulan (SF) sebagai kaidah melindungi yang bersangkutan dengan cara menyamarkan namanya, tapi mengharuskan dia dihukum mati sama saja wartawan tersebut sudah menghakimi. Inilah yang dimaksud trial by the press, menghakimi orang dalam pemberitaan. Ini sudah tidak sesuai KEJ.

Rapat komisi pembahasan Kode Perilaku Wartawan, Hotel Millenium Sirih, Jakarta
Rapat komisi pembahasan Kode Perilaku Wartawan, Hotel Millenium Sirih, Jakarta

Bagaimana pula dengan cover both side ?. Mahluk apa lagi ini ?.

Istilah tersebut sudah sangat lazim dalam kaidah jurnalistik yang kita rujuk.  Mungkin berita wartawan itu sudah berimbang, wawancara dengan sumber akurat, tidak memihak dan seterusnya. Berita sudah baik, tidak ada pelanggatan kode etik. Namun, ternyata perilaku manusianya seringkali mabuk mabukan, tapi menyoroti penjualan minuman beralkohol dengan dalih bisa merusak generasi. Padahal, dia sendiri pemabuk berat. Perilakunya tidak sejalan bukan?

Dari sanalah masalah ini beranjak, bahwa etika dan perilaku wartawan itu mesti dipanut bersamaan. Betul bahwa menulis boleh saja sudah sesuai KEJ, tapi perilaku belumlah tentu. KEJ adalah standar operasional profesi wartawan, sedangkan Kode Perilaku Wartawan adalah moral manusianya. Ini penting, sebab belum tentu profesional seorang wartawan jika perilakunya masih seringkali keluar masuk kantor menguber THR ke setiap kepala OPD menjelang hari raya. Ini perilaku yang bisa mencoreng martabat pers kita.

Saking pentingnya kaidah trial by the press dan cover both side itu, sehingga wartawan dianjurkan mendalami hakekat dan tujuannya. Sebab jika tidak, KEJ dan Kode Perilaku Wartawan menanti di ujung jalan. Dan, wartawan abal abal akan dilibas bahkan diberangus. Itu pasti..

Bandung, 16 Desember 2017

(*)

 

error: Maaf... ! Web ini di Protek yaaa...