Mapos, Mamuju – Hasil survey Jaringan Suara Indonesia (JSI) yang dirilis beberapa waktu lalu, melahirkan dinamika politik baru. JSI dalam surveynya yang memenangkan paslon petahan dengan persentase fantastis, 65,9 persen dan penantang hanya 34,1 persen, dinilai berlebihan.
Direktur Logos Politika Maenunis Amin, mengatakan, pro kontra dari hasil survey politik itu hal biasa. Sebab ada faktor arah dukungan yang berbeda.
“Secara prinsip tidak masalah kalau orang menolak JSI dan hasil surveinya. Kan banyak lembaga lain yang juga melakukan survei di Pilkada Mamuju, JSI itu hanya salah satunya,” katanya, Jum’at (13/11/20).
Maenunis bahkan membeberkan hasil survei beberapa lembaga nasional yang dirangkumnya dalam pemetaan komparatif.
Contohnya, kata Mainunis, komparasi hasil survei per Desember 2019 dan Januari 2020 dari dua lembaga nasional selain JSI yaitu Indopol dan Poltracking. JSI merilis elektabilitas Habsi-irwan 56,6 persen sementara Poltracking hanya 28,5 persen.
“Kalau dilihat hasil dari Indopol dan Poltracking itu linear misalnya dalam hasil dan selisih, tapi berbeda dengan JSI. Nah, kalau kemudian orang menolak hasil survey JSI dan hanya menerima Indopol dan Poltracking, apa lantas kedua lembaga nasional itu kita sebut tidak kredibel ? Kan tidak toh,” sambungnya.
Lebih lanjut ia menuturkan bahwa pihak JSI atau pun Habsi-Irwan harus lebih mampu meyakinkan publik baik secara akademis ataupun politis terkait validitas survei yang telah mereka rilis.
“Kalau tidak, maka wajar kalau publik menuding mereka telah melakukan misleading information,” tuturnya.
(*)
