Suhardi Menilai Pelayanan Publik MP3 Jauh Lebih Baik Dari Sebelumnya

  • 16 Okt 2020
  • Pilkada
  • R Fajar Soenoe
  • 446
Gambar Suhardi Menilai Pelayanan Publik MP3 Jauh Lebih Baik Dari Sebelumnya

Mapos, Majene — ‘Pertarungan’ dua Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati di Pilkada Majene makin hari makin seru. Berbagai elemen masyarakat satu persatu menyebutkan kelebihan masing-masing Paslon.

Sebut saja Suhardi. Pemuda yang aktif bergelut di bidang advokasi masyarakat ini turut mengikuti perkembangan pehelatan demokrasi di Bumi Assamalewuang.

Ia menyebut, sejumlah prestasi gemilang telah ditorehkan oleh almarhum Bupati Majene Fahmi Massiara melalui taglinenya MP3.

“Pemerintah sangat produktif dan proaktif dalam pelayanan publik. Pelayan di Capil misalnya. Sekarang, sudah ada pelayanan ke kecamatan, bahkan sampai ke kecamatan paling ujung Majene misalnya ke Desa Popenga. Pelayanan BPJS juga. Pemerintah tidak tanggung-tanggung mengalokasikan dana sebesar Rp16 milyar untuk dana subsidi jaminan kesehatan masyarakat. Pengurusan Kartu Nelayan yang cepat dan masih banyak lagi. Jadi tidak usah diragukan lagi visi Majene Profesional, Produktif dan Proaktif (MP3) ini,” beber Suhardi, Jum’at (16/10/2020).

Ia menyesalkan adanya isu miring yang menyebutkan bahwa tidak ada hasil pembangunan yang dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Majene sekarang.

“Jangan terprovokasi dengan isu-isu miring yang dimanfaatkan oleh oknum. Mereka hanya mencari panggung dan memanfaatkan momen untuk kepentingannya sendiri,” tegasnya.

Lebih jauh kata dia, malah ada oknum yang manfaatkan momen seolah berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Padahal itu salah. Kayak ambulans 86. Saya yang paling paham persoalan ambulans 86, tapi itu dipolitisasi, makanya saya tidak turun waktu pengembalian ke Pemda. Namanya Relawan itu tidak ada kata sakit hati dan kecewa, karena kita ini murni dari hati melayani masyarakat,” ungkap Suhardi.

Ia juga meluruskan soal kisruh pengembalian mobil ambulans yang dipolitisir oleh seseorang.

“Sebenarnya mobil itu tidak akan ditarik. Ada proses perbaikan administrasi, tapi karena dipolitisasi, makanya seolah-olah mau menyalahkan pemerintah. Padahal itu dipolitisasi demi kepentingan sepihak. Relawan seharusnya tidak seperti itu, jangan percaya provokasinya,” tegas Suhardi.

(*)