Soal Putusan MK, KPU Sulbar: Kita Menunggu Surat Edaran

  • 24 Jul 2018
  • Pilkada
  • Sudirman Al Bukhori
  • 55
Gambar Soal Putusan MK, KPU Sulbar: Kita Menunggu Surat Edaran Ilustrasi.

Mapos, Mamuju – Dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang larangan pengurus partai politik untuk menjadi anggota DPD RI otomatis bisa menggugurkan para calon DPD yang masih menjadi pengurus parpol.

Keputusan MK itu setelah melalui permohonan uji materi Pasal 182 huruf l UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945.

Maksud kata “pengurus” mencakup seluruh struktur yang ada di sebuah parpol, dari tingkat pusat hingga paling rendah.

Demikian yang disampaikan, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna di Gedung MK di Jakarta, Senin (23/7/2018).

Menurutnya, frasa “pekerjaan lain” tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonstitusional. Sehingga frasa tersebut harus dimaknai “mencakup pula pengurus parpol”. Namun pengurus parpol yang menjadi anggota DPD, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Meski demikian, MK meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberi kesempatan pada anggota parpol yang telah mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI. Namun kesempatan ini hanya akan diberikan jika calon telah menyatakan mundur dari kepengurusan parpol.

Adapun bunyi pasal 182 huruf l adalah sebagai berikut: bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Sulawesi Barat (Sulbar) sendiri, sebanyak 35 calon DPD RI yang telah mendaftar ke KPU Provinsi Sulbar. Dari 34 itu, sebanyak 5 calon DPD RI terindikasi menjadi pengurus parpol.

Menanggapi hal itu, Komisioner KPU Sulbar Adi Arwan Alimin mengatakan, KPU belum bisa mengambil keputusan sebelum menerima surat edaran atas putusan MK mengenai pasal 182 huruf I UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Ilustrasi.

“Kami belum bisa mengambil keputusan sebelum menerima surat edaran atas putusan MK mengenai pasal 182 huruf I UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum,” ujarnya saat dihubungi via telepon, Senin (23/7/2018).

(usman)