Mapos, Mamuju – Rapat Koordinasi dan sinergitas Forum Koordinasi Keuangan Pusat dan Daerah (FKKPD) Periode Juli Tahun 2025. dilaksanakan pada Kamis, tanggal 28 Agustus 2025 di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat.
Sekretaris Bapperida Muh. Darwis Damir mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana yang memberikan masukan dalam rakor.
Rakor ini bertujuan untuk penguatan koordinasi dalam kerangka hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Dan menindaklanjuti kesepakatan bersama untuk pertemuan FKKPD minimal sekali dalam setiap bulannya.
“Berkenaan dengan forum ini, FKKPD memberikan konstribusi laporan realisasi belanja dana transfer daerah yang dikelala Ditjen Perbendaharaan dengan laporan realisasi belanja daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dengan begitu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Sulbar. Dimana tujuan dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dapat diwujudkan,” terang Darwis.
Sebagai anggota Forum, lanjutnya, tentu Bapperida memberikan konstribusi masukan terkait dengan masalah-masalah pembangunan, capaian Pembangunan dan pengendalaian target-target pembangunan. baik program prioritas daerah meupun program strategis nasional yang berada di wilayah Pemprov Sulbar.
“Diskusi forum dimulai dari penjelasan teman-teman Kanwil Ditjen Perbendaharaan terkait Penyaluran TKD di Sulbar. Sampai per tanggal 27 Agustus TKD di Sulbar sebesar 59,44 persen. Walaupun mengalami kontraksi sebesar minus 5 persen dari (y-o-y), yang terdiri dari penurunan DAU, DAK Fisik dan Dana Desa, disertai kenaikan DBH, DAK Non Fisik dan Insentif Fiskal,” rincinya.
Isu yang didiskusikan selanjutnya adalah pengendalian dan eveluasi proyek-0royek atrategis pemerintah melalui transfer langsung oleh pemerintah pusat.
“Diantaranya, kita diskusikan terkait Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, dukungan Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, termasuk juga revitalisasi sekolah,” katanya.
Hal yang menarik adalah terkait revitalisasi sekolah dulunya menggunakan DAK Fisik bidang pendidikan, telah diubah mekanismenya menjadi revitalisasi sekolah. Forum juga berdiskusi terkiat sekolah Unggul Garuda dan Ketahanan Pangan serta Ketahanan Energi.
“Selanjutnya beberapa penjelasan terkait persiapan pembahasan High Level Meeting FKKPD yang akan direncanakan pada Minggu kedua Bulan September ini,” sebut Darwis.
Hadir dalam diskusi forum Koordinasi dan sinergitas Forum Koordinasi Keuangan Pusat dan Daerah Periode Juli Tahun 2025, Kepala KPPN Mamuju dan Para Pejabat Dirjen Perbendaharaan Sulawesi Barat.
(*)
