Penimbunan BBM Sama Dengan Kejahatan Ekonomi

Gambar Penimbunan BBM Sama Dengan Kejahatan Ekonomi

Ketua Laskar Anti Korupsi (LAK) Sulbar, Muslim Fatillah Azis menegaskan, penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi adalah kejahatan ekonomi. Pelakunya bisa dikenai sanksi hingga empat tahun penjara, seperti termaktub dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.


Menurut Muslim, Bab XI UU No 22/2001 mengatur hal tersebut. Penyimpan BBM bersubsidi juga dapat dituduh menyelewengkan barang subsidi.

“Penyimpanan BBM tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana empat tahun dan denda miliaran rupiah,” ujarnya, Kamis (24/10/2019).

Seseorang dapat dituduh menimbun bila menyimpan BBM bersubsidi tanpa izin. Apalagi, bila tidak dapat membuktikan BBM itu hanya dipakai sesuai peruntukan.

“Kalau dipakai untuk industri, lebih salah lagi. Sudah ada BBM khusus industri dan tidak dibeli dari SPBU untuk subsidi,” tuturnya.

Muslim menyatakan, pelaku penimbunan tidak berhak diberikan penangguhan penahanan. Polisi harus jeli dalam hal itu.

Disamping aspek negatifnya banyak. Bila pelakunya diberikan penangguhan, kata Muslim, maka besok-besok mereka dengan mudah melakukan kemudian diberikan kelonggaran.

“Perlu kita pahami bahwa penimbunan BBM sama dengan kejahatan ekonomi,” kunci aktivitis yang getol menyuarakan anti korupsi ini.

(*)

Baca Juga