Pemkab Mateng Dapat Jatah Pembagian DBH Sawit, Berikut Penjelasan Imansyah

Kepala BPKPAD Mateng, Imansyah

Mapos, Topoyo — Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) menerima jatah Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit tahun anggaran 2023.

Hal itu dijelaskan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Mamuju Tengah (Mateng), Imansyah

” Mateng juga dapat jatah dari pembagian DBH Sawit tersebut, sudah masuk langsung ke rekening keuangan daerah,” Kata Imansyah melalui pesan WhatsApp . Rabu (3/12/2023)

Dikatakan Imansyah, DBH yang diterimanya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur , Jaminan BPJS tenaga kerja, kegiatan lingkungan hidup, kegiatan perkebunan tahun anggaran 2024. .

” Peruntukannya sesuai juknis DBH Sawit, dan tidak keburu kalau tahun ini,” jelaskan.

 

Hal itu senada penejelasan Pj. Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh setelah bertemu bersama Kementrian Keuangan terkait pemanfaatan DBH perkebunan sawit yang didapatkan Pemerintah Provinsi Sulbar sebesar Rp41,5 miliar, di Dirjen Perimbangan Keuangan Jakarta. beberapa waktu lalu.

Pj. Gubernur Sulbar, Prof Zudan mengaku bersyukur lantaran DBH yang didapatkan Provinsi Sulbar merupakan pertama kalinya.

Sementara itu, menurut Sestama BNPP, pembagian DBH telah ditentukan oleh pemerintah pusat, alokasi per daerah akan didasarkan pada alokasi formula yang dilihat luas lahan dan tingkat produktivitas lahan.

“Dari Wamen Keuangan sudah menjelaskan bahwa Provinsi dan Kabupaten di Sulbar, yang mendapatkan DBH segera menyusun membuat rencana kerja pemanfaatan DBH, tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Prof Zudan yang disampaiakn Humas Pemprov Sulbar

DBH yang didapatkan nantinya akan diarahkan untuk pengembangan infrastruktur jalan jembatan dan pendataan.

“Tidak boleh keluar dari yang telah digariskan,” ucap Zudan.

Tidak menutup kemungkinan, di tahun 2024 Pemerintah kembali akan menggelontorkan DBH sawit, namun nilainya itu bisa saja berbeda dari yang telah didapatkan hari ini.

“Tahun depan kita dapat lagi, besarnya itu bisa berubah. Ini juga tergantung luasan dan berapa besaran produksi yang didapatkan Provinsi Sulbar,” ucap Sestama BNPP itu.

Pemerintah Provinsi Sulbar sangat mendukung rencana peremajaan dan perluasan yang akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian di wilayah Sulbar.

” Kita juga mendorong perluasan kebun sawit dan peremajaan karena sawit di Sulbar banyak yang sudah usia tua, kita mendukung peremajaan itu. Kementerian Pertanian akan datang ke Sulbar untuk mendata dan melakukan peremajaan,” tutupnya

Berikut Pembagian DBH Sawit

1. Pemprov Sulbar Rp 8.653 Miliar
2. Majene Rp 1.794 Miliar
3. Mamuju Rp 5.166 Miliar
4. Polewali Mandar Rp 4.199 Miliar
5. Mamasa Rp 1.904 Miliar
6. Pasangkayu Rp 11.634 Miliar
7. Mamuju Tengah Rp 8.512 Miliar

(*/adv)

error: Maaf... ! Web ini di Protek yaaa...