Mapos, Mamuju — Prestasi yang membanggakan terkait peningkatan tata kelola pemerintahan dalam area pencegahan korupsi kembali diraih Pemkab Mamuju.
Usai rakor bersama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digelar di kabupaten Polman, Bupati mamuju Hj. Sitti Sutinah Suhardi, mengungkapkan bahwa Kabupaten Mamuju kembali meraih peringkat tertinggi se-sulawesi barat dalam Monitoring Centre of Prevention (MCP) KPK. Bahkan juga mengalahkan beberapa daerah di Indonesia, sebab telah meraih penilaian diatas rata-rata pencapaian nasional.
Lebih istimewa, pencapaian ini adalah tahun kedua Pemkab Mamuju meraih hal yang sama setelah tahun sebelumnya juga menjadi yang tertinggi di sulbar.
“Hari ini saya berada di Polman bersama Gubernur, ketua DPRD Provnsi dan seluruh Bupati se-sulawesi barat, dalam rangka mengikuti Rakor bersama dengan pimpinan KPK yang dihadiri oleh Wakil Ketua KPK ibu Lili Pintauli Siregar. Alhamdulillah di Rakor tadi Ibu Wakil Ketua menyampaikan bahwa Kabupaten Mamuju keluar sebagai kabupaten yg meraih Peringkat MCP KPK tertinggi diantara semua kabupaten di Sulbar, bahkan beberapa daerah di Indonesia,” ungkap Sutinah, Selasa (05/04/2022).
Ditambahkan, hal tersebut adalah pencapaian yang terbilang luar biasa sebab MCP merupakan Aplikasi/Dashboard yg dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring pencapaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yg dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Olehnya, Sutinah akan menjadikan predikat yang telah diraih sebagai motivasi untuk dipertahankan dan lebih ditingkat ditahun mendatang.
“Terimakasih untuk seluruh Jajaran Pemkab Mamuju atas pencapaian ini, terutama kepada seluruh OPD yg menjadi 8 area penilaian MPC KPK. Kerjasama yang baik dan kompak tentu akan menghasilkan sesuatu yg baik pula dan tentunya ini akan bermuara pada satu tujuan yang sama yaitu MAMUJU KEREN,” katanya.
Adapun delapan area penilaian MCP meliputi, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan – Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Dana Desa.
Delapan area intervensi tersebut merupakan hasil identifikasi KPK atas titik rawan korupsi. Setiap area intervensi kemudian diturunkan ke dalam serangkaian aksi pencegahan korupsi terintegrasi yang implementasi dan kemajuannya dievaluasi KPK secara berkala.
(*)
