Mapos, Mamuju – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sulawesi Barat menggencarkan edukasi perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat pekerja sektor informal hingga tingkat desa. Langkah ini difokuskan melalui kegiatan sosialisasi yang digelar di Desa Salukayu, Kabupaten Mamuju, Kamis (12/11).
Langkah jemput bola ini diambil untuk memastikan para pekerja rentan, petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro di wilayah penyangga ibu kota provinsi memahami hak perlindungan kerja mereka. Mengingat risiko kerja tidak mengenal batasan wilayah perkotaan, kehadiran negara melalui jaminan sosial dinilai krusial untuk memberikan rasa aman bagi pekerja dan keluarganya.
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Barat, Hamyuliawati Hamzah, menjelaskan bahwa perluasan cakupan kepesertaan hingga pelosok desa merupakan mandat utama untuk memitigasi risiko sosial ekonomi di daerah. Menurutnya, kesadaran berasuransi sosial masih perlu terus didorong agar para pekerja mandiri tidak jatuh ke dalam jurang kemiskinan ekstrem saat mengalami kecelakaan kerja atau kematian.
“Selama ini, perlindungan kerja sering kali diasumsikan hanya milik pekerja pabrik atau kantoran. Padahal, petani di kebun dan nelayan di laut memiliki risiko yang sama atau bahkan lebih tinggi. Lewat sosialisasi di Salukayu ini, kami ingin memastikan para pekerja di desa paham bahwa negara hadir melindungi mereka dengan iuran yang sangat terjangkau,” ujar Hamyuliawati Hamzah di sela kegiatan.
Dalam kegiatan tersebut, tim BPJS Ketenagakerjaan memaparkan dua program dasar yang paling mendesak bagi pekerja bukan penerima upah (BPU), yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Antusiasme warga terlihat dari interaksi aktif selama sesi tanya jawab, terutama terkait kemudahan klaim dan besaran manfaat santunan yang diterima ahli waris.
Hamyuliawati Hamzah menambahkan, optimalisasi jangkauan perlindungan ini juga tidak lepas dari dukungan aparat desa dan tokoh masyarakat setempat dalam menggerakkan kesadaran warga.
“Kami tidak bisa berjalan sendiri. Peran aktif perangkat desa di Salukayu sangat membantu menjembatani informasi ini langsung ke kantong-kantong pekerja informal. Target kami sederhana, tidak ada lagi pekerja di Sulbar yang keluarganya kesulitan secara finansial saat kepala keluarga mengalami musibah kerja,” tegasnya.
Melalui pendekatan langsung ke desa-desa di Sulawesi Barat, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan peningkatan signifikan pada jumlah pekerja informal yang terlindungi jaminan sosial hingga penghujung tahun 2026.
BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sulawesi Barat berkomitmen memberikan perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja di wilayah Provinsi Sulawesi Barat melalui program utama: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
(*)
