Ombudsman Sulbar: Jangan Asal Putus Kontrak Kerja PTT

Gambar Ombudsman Sulbar: Jangan Asal Putus Kontrak Kerja PTT

Mapos, Mamuju – Tim Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat melakukan case close atas aduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan prosedur pemutusan kontrak PTT lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

Asisten Ombudsman RI Sulbar I Komang Bagus yang menangani pengaduan tersebut, mengatakan, pihaknya telah melakukan tindaklanjut sesuai dengan mekanisme. Dan sudah menemukan solusi yang berkeadilan bagi semua pihak. 

“Kami sudah selesai melakukan pemeriksaan dan telah menerbitkan LAHP yang memuat beberapa tindakan korektif yang ditujukan kepada terlapor. Dalam tindakan korektif tersebut Ombudsman meminta agar terlapor memanggil PTT yang diputus kontraknya agar dapat diselesaikan secara musyawarah sebagaimana tertuang dalam perjanjian kontrak kerja yang mereka sepakati sebelumnya,” ujar Bagus Asisten Ombudsman RI Sulbar, Selasa (25/08/2020).

Lebih lanjut I Komang Bagus mengatakan, kejadian ini sebaiknya tidak terulang kembali di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Termasuk di tempat lain.

Secara kelembagaan Bagus menegaskan agar kasus serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Menurutnya pihak pemberi kerja harus mengambil tindakan sesuai dengan butir-butir yang ada dalam kontrak kerja sama.

“Ini juga jadi warning untuk semua instansi pemberi kerja agar tidak asal memutus kontrak pegawainya. Harus sesuai administrasi,” tegasnya.

Mematuhi saran dan tindakan korektif Ombudsman, kedua belah pihak pelapor dan terlapor telah melakukan pertemuan untuk membahas polemik diantara mereka.

“Alhamdulillah mereka sudah melaksanakan saran dari Ombudsman dan sudah ada solusi yang mereka sepakati,” pungkas Bagus.

(*)

Baca Juga