Mapos, Majene — Aksi demo yang digelar oleh kelompok yang mengatasnamakan mahasiswa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat (Sulbar) tuai kritik dari mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tergabung dalam Majelis Penyelamat Organisasi (MPO), Harbianto.
Dalam unjuk rasa itu, mereka menuntut agar kasus dugaan penyalahgunaan APBD tahun 2023 dan dana Perumda Aneka Usaha Majene segera ditangani oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar. Namun ditengarai ada pihak sedang bermain di belakang layar.
Dengan alasan itu, Harbianto menilai desakan melalui unjuk rasa dilakukan dua kelompok pemuda mengatasnamakan mahasiswa itu untuk memeriksa Bupati dan Sekda Majene dinilai tidak rasional dan ditengarai ada pihak sedang bermain dibelakang layar.
“Bukan kami menuduh. Namun, beberapa fenomena muncul terhadap unjuk rasa belakangan ini terjadi terkait lembaga tersebut,” ungkap Ketua Forum Komunikasi Pemuda Desa (FKPD).
Apalagi, beberapa hari lalu kata dia, lembaga yang mengatasnamakan mahasiswa tersebut unjuk rasa mereka sontak tertunda dan diberitakan di sejumlah media online berjudul “Dugaan Korupsi APBD Majene, Aksi LMND Tiba – Tiba Batal” entah apa sebabnya.
“Hal itu kemudian memicu kuat dugaan unjuk rasa yang mereka lakukan dinilai tidak memenuhi bukti otentik alias serampangan dan terkesan mengada – ngada serta dimainkan oleh pihak tertentu,” ujar Harbianto.
Ia menjelaskan, desakan kemudian dilakukan lembaga tersebut juga dinilai tidak rasional dan seolah hanya membangun narasi negatif di ruang publik.
“Tentu kita semua mendukung proses pemberantasan korupsi sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Tetapi, desakan atau berupa intervensi dilakukan oleh pihak penting dijauhkan dan mendukung Kejati Sulbar untuk bekerja secara profesional,” harapnya.
“Tidak di bawah tekanan. Apalagi intervensi berupa desakan dan seolah meragukan kerja – kerja pihak Kejati Sulbar,” imbuhnya.
Ia menegaskan, Forum Komunikasi Pemuda Desa mendukung Kejati Sulbar dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun, tidak mengesampingkan kerja profesional tanpa di bawah tekanan oleh pihak manapun.
“Makanya, unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah pemudan yang mengatasnamakan mahasiswa dan diberitakan disejumlah media mendesak Kejati Sulbar untuk memeriksa Bupati dan Sekda Majene. Kendati sebelumnya unjuk rasa jilid ll sontak terhenti dan menjadi pertanyaan diruang publik patut dipertanyakan,” pungkas Herbianto.
(*)
