Menguji Konsistensi IDE To Mala’bi’ (bagian pertama dari tiga tulisan)

Gambar Menguji Konsistensi IDE To Mala’bi’ (bagian pertama dari tiga tulisan)

Mapos, SULAWESI Barat beberapa tahun terakhir mengalami surplus kata Mala’bi’. Kata ini cenderung mulai kehilangan makna bahkan mungkin beberapa tahun ke depan akan bermakna buruk karena terus-menerus mengalami degradasi oleh kegenitan banyak pihak yang menggunakannya secara sembrono tanpa beban dan tanggung jawab merawatnya.

Tidak terkecuali Ali Baal Masdar (ABM) Gubernur Sulawesi Barat dan Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris DP. sebagai penggagas IDE To Mala’bi’. Untuk sementara, keduanya sebagai orang paling mutakhir
membuat kata Mala’bi’ menjadi peyoratif.

Penulis sengaja menggunakan koma atas atau hamzah bukan “q” untuk kata Mala’bi’, meskipun penulis tahu bahwa para ahli pernah melakukan lokakarya di Makassar. Ketika itu bernama Ujung Pandang tahun 1975 dan menyepakati pembakuan ejaan latin bahasa-bahasa daerah di Sulawesi Selatan. Sejak itulah mulai digunakan huruf “q” untuk bahasa Mandar sebagai pengganti koma atas. Penulis tentu dapat memahami alasan menyepakati itu, setelah dijelaskan oleh almarhum Abdul Muis Mandra ketika itu dan kembali diperjelas setelah penulis membaca tulisan Sirtjo Koolhof.

Tapi penulis juga diam-diam tetap merawat keyakinan bahwa Mandar sebagai entitas yang kaya akan mistik dan spritualitas mulai menjauh dan tercerabut dari semua itu. Salah satu faktornya adalah tradisi Mandar sudah lama dilucuti. Bagaimanapun, perjumpaan agama asli dan
pengetahuan Islam Arab sangat mempengaruhi karakter manusia Mandar, hamzah atau koma atas adalah salah satunya.

Kembali ke IDE To Mala’bi’, penulis menganggap bahwa IDE To Mala’bi’ tetap hanya merupakan sebuah gagasan. Sebab sampai detik ini sepertinya masih terus-menerus dalam tahap sosialisasi belum ada sebuah gerak maju yang kongkrit, walaupun sudah dilaunching dengan gegap gempita di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar, sejak tanggal 3 Juli 2019.

Selain peluncuran Kick Off Budaya Kerja Mala’bi’ juga dilaksanakan deklarasi dan pernyataan komitmen oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) serta dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen oleh Pimpinan OPD dan Gubernur Sulbar ABM. 

Dalam sambutannya ABM bilang begini, “Bahwa hal ini sebagai bagian kesungguhan dalam mengukuhkan diri sebagai pemerintah daerah yang ingin mempercepat perubahan fundamental, menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaktif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai- nilai dasar dan kode etik aparatur negara”.

Juga menyatakan bahwa, “Bukan hanya itu, pimpinan harus secara terus menerus meningkatkan mutu pengendalian dan pengawasan program yang dilaksanakan khususnya dalam menjalankan agenda reformasi birokrasi di lingkup kerjanya, guna pencapaian optimalisasi kinerja ASN. Tentunya peningkatan kinerja bukan hanya masalah kuantitas, tetapi yang lebih penting adalah masalah kualitas seperti profesionalitas, integritas, moral dan kepekaan terhadap aspirasi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat”.

Deretan pertanyaannya yang akan menggeledah ABM adalah perubahan fundamental apa yang dapat kita lihat selama kepemimpinan ABM ? Birokrasi profesional bagaimana yang ABM maksudkan ? Benarkah bebas dari KKN ? Banyak pihak meminta kebijakan satu pintu gerbang kantor gubernur dievaluasi termasuk DPRD Provinsi Sulawesi Barat sebagai gudang aspirasi, ABM justru mempertegas tidak akan ada evaluasi. Jangankan peka terhadap aspirasi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

Satpol PP saja yang ditugaskan menjaga pintu gerbang makan minumnya hanya janji-janji saja, baik oleh BKD maupun oleh Sekprov. Sepertinya memang kolonialisme dan feodalisme bersemayam dalam kepala yang sama.

Oleh : Muhaimin Faisal
Direktur Eksekutif Celebes Employers ‘ Federation (CEF)

(*)

Baca Juga