Mapos, Majene — Memaksimalkan program kerja Organisasi Perangkat Derah (OPD) Kabupaten Majene, maka pihak legislatif melalui Komisi III melakukan rapat kerja.
Rapat kerja yang digelar di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Majene, Kamis (10/3/2022) itu melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah serta Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Majene.
Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Majene, Budi Mansur, didampingi Jasman dan anggota Komisi III lainnya itu menyebut, pertemuan yang digelar merupakan rapat kerja sebagai agenda tahunan bersama OPD yang menjadi mitra kerja.
“Tujuannya untuk mengetahui program kerja dari kebutuhan pengawasan, peningkatan sinergitas dan evaluasi program OPD, sehingga perlu dilakukan pendalaman agar pengawasan yang dilakukan DPRD Majene bisa lebih maksimal,” ucapnya.
Dikatakan, dalam rapat, semua OPD yang menjadi undangan harus memaparkan rencana kerja dan dilakukan evaluasi atas dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan mempertanyakan pengganggaran per triwulan.
“Untuk Dinkes ada beberapa yang dipertajam tentang alokasi aggaran BPJS Kesehatan yang non aktif sejak 2021 yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi . Kami ingin agar semua yang tidak aktif kemarin kembali diaktifkan melalui tanggungan dari Pemda sehingga perlu sedari awal mempertanyakan kesiapan anggaran tersebut termasuk penganggaran kelanjutan BPJS Kesehatan yang ditanggung daerah atau PBI yang ditanggung daerah,” jelas Budi.
Ia juga melihat anggaran yang disiapkan Pemerintah Daerah sekitar Rp8 milyar untuk membackup kedua hal tersebut tidak akan cukup, sehingga akan dilakukan rapat lanjutan yang lebih mendalam dan menghadirkan pihak terkait lainnya.
Budi Mansyur berharap kepada para OPD agar mengusulkan anggaran lebih prioritas sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan.
“Saya harap agar ada peningkatan anggaran sumber anggaran DAK untuk Dinas Kesehatan sehingga lebih banyak kegiatan yang dapat dilakukan,” tandasnya.
(*)
