Ketua DPRD Upayakan DBH Pemprov Dikucurkan Untuk Membayar Gaji PTT dan Honorer Mamuju

Gambar Ketua DPRD Upayakan DBH Pemprov Dikucurkan Untuk Membayar Gaji PTT dan Honorer Mamuju Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi

Mapos, Mamuju – Dalam waktu dekat, insentif PTT dan GTT lingkup Pemkab Mamuju akan segera dibayarkan melalui Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Sulbar melalui upaya anggota DPRD Provinsi Sulbar.

Hal itu di sampaikan langsung oleh ketua DPRD Prov Sulbar Hj. Siti Suraidah Suhardi melalui WhatsApp Massanger, Minggu (15/11/2020).

Dia mengatakan, upaya pembayaran tenaga kontrak Kabupaten Mamuju atas inisiasi teman-teman seluruh fraksi di DPRD Provinsi Sulbar. Termasuk fraksi Partai Demokrat meminta Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemprov Sulbar.

“Kita sama-sama berdo’a untuk tenaga kontrak Pemkab Mamuju, berkat dan upaya saudara-saudara kita anggota yang ada di DPRD Provinsi Sulbar meminta dan mengupayakan Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Sulawesi Barat kurang lebih Rp11 milyar untuk dikucurkan ke Kabupaten Mamuju, guna pembayaran gaji tenaga kontrak,” katanya.

Dia juga mengatakan, kesisaan dari renccana pembayaran 3 bulan yang tidak dibayarkan itu tergantung dari PAD Kabupaten Mamuju.

“Memang ada dana bagi hasil dari Pemprov Sulbar dan DPRD Kabupaten Mamuju, kita berharap Pjs bupati ini bisa membayarkan gaji tenaga kontrak. Karena memang gaji tenaga kontrak itu bersumber dari PAD,” ucapnya.

“Inilah yang akan kita dorong ke pak bupati supaya membayar tenaga kontrak tersebut. Semoga saja Pjs Bupati bisa merespon positif untuk membayarkan gaji tenaga kontrak ini,” sambung Suraidah.

Dia juga mengatakan, untuk rencana pembayaran tenaga kontrak daerah Kabupaten Mamuju, pihaknya belum mengetahui persis berapa bulan.

“Jadi untuk saat ini kita belum tahu berapa bulan yang akan di bayarkan, karena yang menentukan itu adalah Pemkab Mamuju berapa mau di bayarkan. Yang jelas upaya ini kita lakukan bersama teman-teman dari provinsi untuk menurunkan dana bagi hasil itu ke Kabupaten Mamuju secepatnya, agar dapat digunakan untuk membayar tenaga kontrak,” Suraidah Suhardi.

(*)

Baca Juga