Mapos, Majene — Sedikitnya ada enam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majene yang diharmonisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) pada Selasa 11 Pebruari 2025.
Menurut siaran pers Dinas Kominfo Kabupaten Majene, melalui Kepala Bidang Layanan Media Abrar Effendy, perumusan, penerapan dan evaluasi ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih, tidak bertentangan dengan peraturan lebih tinggi, sejalan dengan perspektif hukum dan kebijakan daerah sehingga melahirkan regulasi yang valid.
Sedangkan kata Abrar lagi harmonisasi Ranperbup bertujuan 1, menyatukan persepsi, karena negara kita adalah negara hukum ditambah PP HAM, PB dan Tidak memihak, legalitas hukum dalam segala bentuk. 2, Istilah konsultasi, koordinasi, kolaborasi, harmonisasi sama dengan sama-sama menghasilkan pikiran dari pelaksanaan teknis dan profesional.
Oleh pihak Kemenkum HAM Provinsi Sulawesi Barat kata Abrar Effendy menekankan agar Harmonisasi yang diajukan cukup memberikan edukasi kepada pihaknya, dengan menyiapkan Renstra, dokumen tatakelola, SPM Bidang Kesehatan dan dokumen pendukung.
Sedangkan, Puskesmas sebagai ujung tombak penerapan regulasi harus Cerdas, Mandiri dan Religius.
“Prinsip Sibalipartiq pada regulasi diibaratkan oleh pihak Kemenkum HAM memberikan narasi selanjutnya yang diterapkan di UPTD Kesehatan. Secara keseluruhan yaitu Kairunnas Anfahum Linnas dam mewujudkan tujuan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum, pokok pikiran satu seperti tertuang dalam pasal 27 UUD 1945. Artinya, Perbup mengakomodasi dan bersifat uniform,” tutup Abrar Effendy.
- (*)
