Keluhkan Bumdes, Warga Guliling Melapor ke Ombudsman

Gambar Keluhkan Bumdes, Warga Guliling Melapor ke Ombudsman

Mapos, Mamuju – Pengawasan Program Desa yang dilakukan oleh masyarakat merupakan upaya agar program yang dilaksanakan Pemerintah Desa berjalan efektif untuk kepentingan masyarakat dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sebagaimana yang dilakukan oleh warga Desa Guliling, Kecamatan Kalukku, untuk mendorong transparansi, warga mendesak agar Pemerintah Desa menjalankan pemerintahan yang terbuka dan jujur.

Warga mempertanyakan terkait transparansi dalam penggunaan dana BUM Desa di Desa Guliling Tahun 2018-2019.

Dalam pengelolaan BUM Desa, masyarakat menilai terdapat beberapa program yang menggunakan anggaran desa yang tidak sesuai dan tidak  transparan.

Tidak adanya titik temu antara masyarakat dan Pemerintah Desa menyebabkan masalah ini sampai ke Ombudsman.

Menurut Lukman Umar Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sulbar, masalah yang terjadi di Desa sebaiknya bisa diselesaikan secara internal oleh kepala ataupun Camat.

“Ini pentingnya penguatan pengaduan internal, sebab di situ semua masalah bisa diungkapkan untuk dicari solusinya,” jelas Lukman.

Terkait aduan masyarakat Desa Guliling hasil pemeriksaan tim Ombudsman, menurut Ayu Saputri selaku Asisten Ombudsman RI, “Pelaporan program kerja BUM Desa yang telah dilaksanakan, Pengurus BUM Desa telah melakukan pertemuan dalam membahas laporan pertanggungjawaban program BUM Desa dengan menghadirkan tokoh masyarakat sebagai bentuk transparansi pengelolaan anggaran dana desa.”

Selain itu kata Ayu, pengurus BUM Desa juga telah menyusun laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2018-2019 dan telah disampaikan kepada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Berdasarkan hal tersebut, Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa tidak ditemukan tindakan Maladministrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Guliling dengan demikian laporan tersebut dinyatakan ditutup.

“Aduan ini tidak ada unsur Maladministrasi di dalamnya, sehingga kami sarankan sebaiknya di Desa Guliling ada layanan aspirasi masyarakat yang dibuka secara umum sehingga masyarakat memiliki tempat menyalurkan pendapat atau masukannya, termasuk mereka yang ingin bertanya,” pungkas Ayu.

(*)

Baca Juga