Mapos, Mamuju – Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, mengikuti rapat koordinasi secara virtual melalui Zoom Meeting. Rapat ini membahas secara spesifik terkait proses Pendaftaran Petugas Haji Daerah (PHD) untuk Tahun 2027.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra, Selasa (10/11/2026). Dalam rapat tersebut, Murdanil didampingi oleh Plt. Kepala Subbagian Tata Usaha, Burahim, serta jajaran Analis Kebijakan, yakni Faisal (Analis Kebijakan Ahli Madya) dan Makdoem Ibrahim (Analis Kebijakan Ahli Muda).
Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal yang krusial dalam mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 mendatang. Pembahasan difokuskan pada mekanisme pendaftaran, persyaratan, serta standar kualifikasi bagi calon Petugas Haji Daerah (PHD) asal Sulawesi Barat.
Rapat virtual tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hadir dalam Zoom Meeting tersebut, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Barat, H. Ahmad Barambangi, Kepala Bidang (Kabid) Haji, H. Najamuddin, serta para Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dari Kabupaten Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, dan Polewali Mandar (Polman). Rapat koordinasi ini diikuti oleh sebanyak 27 peserta yang terdiri dari berbagai unsur terkait.
Kepala Biro Pemkesra Sulbar, Murdanil, menekankan pentingnya seleksi yang ketat dan transparan untuk memastikan kualitas petugas yang akan mendampingi jemaah haji.
“Pendaftaran PHD tahun 2027 harus dipersiapkan secara matang. Kita ingin memastikan bahwa petugas yang nantinya lolos dan bertugas adalah mereka yang benar-benar kompeten, memiliki integritas tinggi, dan berdedikasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi kesejahteraan jemaah haji asal Sulawesi Barat,” ujar Murdanil.
Ia juga berharap agar seluruh proses tahapan pendaftaran dan seleksi dapat berjalan lancar serta sesuai dengan regulasi yang berlaku. “Sinergi dan koordinasi yang baik antarinstansi terkait, mulai dari provinsi, Kemenag, hingga kabupaten/kota, akan menjadi kunci suksesnya penyelenggaraan ibadah haji yang aman, nyaman, dan lancar,” tambahnya.
Melalui rapat virtual ini, diharapkan seluruh persiapan teknis dan administratif dapat segera diselesaikan, sehingga masyarakat yang memiliki kompetensi dan berniat mengabdi sebagai Petugas Haji Daerah dapat segera mempersiapkan diri.
(*)
