Mapos, Mamuju – Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, mendampingi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam acara penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan pihak ketiga mitra dari Perusahaan Listrik Negara (PT PLN).
Penandatanganan yang berlangsung di Ruang Kerja Gubernur Sulbar, Lantai 3, Kantor Gubernur Sulawesi Barat ini secara khusus membahas pelaksanaan Program Pelita Sulbar (Pemberdayaan Listrik Terintegrasi untuk Sulawesi Barat). Program ini menyasar secara khusus bagi masyarakat kurang mampu melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT PLN.
Kesepakatan ini menjadi langkah kolaboratif yang strategis antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam mendukung penuh pelaksanaan Program Pelita Sulbar. Diharapkan melalui kerja sama ini, program pemberdayaan listrik di wilayah Sulawesi Barat dapat berjalan maksimal, merata, dan tepat sasaran, terutama dalam membantu meringankan beban masyarakat prasejahtera.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Pemkesra Sulbar, Murdanil, menyampaikan apresiasinya dan menegaskan pentingnya sinergi dalam program ini.
“Program Pelita Sulbar ini sangat krusial karena akses listrik adalah fondasi utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kesepakatan bersama ini, kami berkomitmen untuk memastikan kolaborasi antara pemerintah daerah dan PT PLN berjalan efektif, sehingga pemberdayaan listrik terintegrasi ini—terutama melalui program CSR bagi masyarakat kurang mampu—dapat segera memberikan dampak positif dan dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat di Sulawesi Barat,” ujar Murdanil.
Murdanil menambahkan bahwa langkah strategis ini merupakan wujud nyata dari dukungan terhadap visi pembangunan daerah. Hal tersebut sejalan dengan program Panca Daya yang digagas oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, sebagai upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh sektor.
Acara penandatanganan tersebut turut disaksikan oleh jajaran pejabat terkait dan perwakilan dari instansi mitra kerja sama.
(*)
