Kadis Sosial Majene Bantah Loloskan Kube Fiktif

  • 19 Des 2019
  • Majene
  • R Fajar Soenoe
  • 663
Gambar Kadis Sosial Majene Bantah Loloskan Kube Fiktif

Mapos, Majene — Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majene, Ahmadia membantah jika Kelompok Usaha Bersama (Kube) yang lolos sebagai penerima bantuan adalah Kube fiktif.

Kepada wartawan, Kamis (18/12/2019), Ahmadia menyebut, bahwa Kube di Kabupaten Majene tidak fiktif, karena katanya, semua kelompok sudah diverifikasi oleh tim bentukan Dinas Sosial Kabupaten Majene sesuai Permensos Nomor 2 tahun 2019 yang menyebut, bahwa yang memverifikasi kelompok adalah Dinas Sosial Kabupaten Majene dan bukan dinas sosial provinsi.

“Sudah diverifikasi, tentu ada yang lolos dan pasti ada tidak lolos, karena terbatas kelompok yang diberikan oleh pemerintah, hanya 20 kelompok sementara proposal masuk lebih dari 20 kelompok,” katanya.

Ia menyebut, alasan tidak lolosnya kelompok yang diajukan lantaran tidak memenuhi syarat administrasi semisal kelompok tersebut tidak terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT).

“Yang salah itu kalau kelompok tidak masuk dalam BDT kemudian diloloskan, parah itu,” tegasnya.

“Memang, dari 20 proposal awal, ada yang diperbaiki karena tidak ada dalam BDT. Yang diambil adalah kelompok yang ada dalam BDT dan dibuatkan berita acara penggantian. Berita acara penggantian dibuat di kelurahan karena yang punya kelompok adalah kelurahan,” tambah Ahmadia.

Disinggung soal apakah pihak dinas memanggil kelompok yang tidak lengkap berkasnya? Ahmadia secara tegas mengatakan, bahwa tim telah melakukan pemanggilan dan oleh yang dipanggil tidak datang untuk klarilifikasi sehingga dinyatakan tidak lolos.

Lebih jauh katanya, pihak Dinsos Majene juga telah memanggil calon penerima untuk diberikan materi terkait tatacara penggunaan bantuan dana Kube.

“Saya sendiri sebagai pemateri dan dihadiri oleh Kepala Dinas Provinsi. Malah dari pihak Polda turut memberikan materi atas penyaluran dana Kube yang merupakan Bansos. Dananya juga tidak serta merta dikucurkan kepada kelompok sebesar Rp20 juta melainkan dikucurkan sesuai kebutuhan kelompok,” terang Ahmadia.

Ditanya soal dugaan pengingkaran atau pemalsuan tandatangan dalam berita acara pergantian kelompok di kelurahan, Ahmadia menyatakan, bahwa hal itu dia tidak tahu menahu.

“Saya tidak tahu itu, karena data kelompok sudah dinyatakan lengkap oleh tim sehingga kita loloskan,” akunya.

Diakhir konfirmasi, Ahmadia menegaskan tidak ada Kube fiktif di Majene, karena semua kelompok sudah dinyatakan lolos verifikasi oleh tim.

“Kelompok yang ada sudah sesuai mekanisme yang ada,” tandasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Rabu (17/12/2019) oleh Mamujupos.com dengan judul “Diduga Loloskan Kube Fiktif, Kadis Sosial Majene Bakal Dilapor Polisi”.

Dalam berita itu disebutkan, sejumlah masyarakat miskin merasa keberatan atas digantikannya nama meraka dalam daftar Kelompok Usaha Bersama (Kube) sebagai penerima manfaat.

Buntutnya, mereka mendatangi salah satu LSM di Majene yang menamakan dirinya Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Apkan).

Direktur Apkan Provinsi Sulawesi Barat, Muh Arifullah N kepada wartawan, Rabu (18/12/2019), membeberkan sejumlah kejanggalan yang ditemukan dalam data penerima manfaat atas Kube.

Dikatakan, dari 20 kuota bantuan Kube peruntukan Kabupaten Majene, masih tersisa 8 lantaran hanya 12 kelompok yang diusulkan kemudian ditolak dengan alasan menurut pihak Dinas Sosial Kabupaten Majene sebagai OPD penyalur, bahwa ada kelompok yang tidak mengetahui anggotanya, tidak lengkap Basis Data Terpadu (BDT) nya dan diminta untuk memperbaiki data.

“Setelah Apkan konfirmasi ke Ibu Sri, yakni salah seorang kepala seksi di Dinsos, itu jawabannya. Padahal, kelompok datang untuk klarifikasi,” sebut Arifullah.

Lebih jauh dia mengatakan, dari data sebanyak 12 proposal yang bertanda tangan dalam berita acara tidak mengakui bahwa tandatangan dalam berita acara dimaksud bukan tanda tangannya.

Selain penolakan tandatangan kelompok masyarakat, Apkan juga mengklarifikasi kepada Lurah Labuang – Hj Nurafifah Darwis.

Dalam pernyataannya kata Arifullah, Nurafifah Darwis secara tegas menyebut bahwa tandatangan yang dia bubuhkan dalam berita acara tidak benar, karena dirinya dilantik jadi Lurah Labuang tanggal 18 Januari 2018, sedangkan tandatangan yang ada bertanggal 11 Januari 2018.

Malah, selain Lurah Labuang, Kasi Umum Kelurahan Baurung, M Anshal Thaha juga secara tegas dan heran kenapa ada tanda tangannya dalam Berita Acara Penggantian Anggota Kube.

“Ironisnya lagi, setelah kita (Apkan) melakukan investigasi di lapangan, ternyata masyarakat dalam kelompok yang diusulkan oleh Dinsos Majene hampir semua masyarakat sejahtera,” ungkap Arifullah.

“Artinya, patut diduga bahwa proposal yang diterima oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Majene fiktif. Kita menduga, pembuat proposal hanya satu orang dan praktik seperti ini sudah berlangsung cukup lama,” beber Arifullah.

Untuk itu, lanjutnya, Apkan akan mengusung masalah ini ke ranah hukum untuk ditindaklanjuti.

(ipunk)