Mapos, Jakarta – Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur, menghadiri Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah yang digelar di Ballroom Hotel Kempinski Jakarta pada Senin (1/12/2025) mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana. Pertemuan strategis ini membahas percepatan dan perluasan digitalisasi daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan mendorong integrasi ekonomi digital nasional. Turut hadir pula Sekretaris Dinas Sosial Sulbar, Muhammad Nur Dajwi, mendampingi Kepala Dinas.
Rakor tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat transparansi keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis digital.
Program percepatan digitalisasi daerah diharapkan menjadi motor utama peningkatan efisiensi transaksi keuangan pemerintah dan memperluas akses pembayaran digital bagi masyarakat.
Dalam forum tersebut, berbagai strategi diuraikan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Digitalisasi diyakini menjadi kunci untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan mudah diawasi.
Implementasi sistem digital diharapkan mampu mempermudah pengawasan transaksi keuangan, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan memastikan penggunaan anggaran berjalan lebih tepat sasaran.
Rakor juga menekankan pentingnya memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD). Dengan meningkatnya penggunaan transaksi digital di masyarakat, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih optimal dalam mendorong integrasi keuangan nasional.
Penerapan pembayaran digital dinilai mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem yang lebih praktis, cepat, dan dapat dipantau secara real time.
“Digitalisasi bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan setiap transaksi keuangan daerah lebih transparan, efisien, dan mudah diawasi,” ujar.
“Perluasan transaksi digital akan membuka peluang ekonomi lebih luas, terutama bagi UMKM dan masyarakat umum. Ini juga menjadi langkah penting dalam memperkuat ekonomi digital nasional,” imbuhnya.
Digitalisasi tidak hanya menyentuh ranah keuangan, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik. Melalui sistem pembayaran digital, proses pelayanan seperti pembayaran pajak kendaraan (SAMSAT) akan menjadi lebih cepat, akuntabel, dan efisien.
Selain itu, digitalisasi juga berperan dalam meningkatkan inklusivitas keuangan, terutama bagi UMKM, pedagang pasar tradisional, dan komunitas petani. Akses mudah terhadap informasi digital membantu masyarakat mengambil keputusan ekonomi yang lebih baik.
Senada dengan Kepala Dinas, Sekretaris Dinsos Sulbar, Muhammad Nur Dajwi mengatakan “Kami berharap digitalisasi menjadi jembatan menuju kesejahteraan masyarakat, mulai dari pedagang kecil hingga petani yang kini bisa mengakses informasi penting untuk meningkatkan hasil produksi mereka,” ungkapnya.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah penting dalam menyinergikan arah kebijakan pusat dan daerah, memastikan digitalisasi mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan di Sulawesi Barat untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, ‘peningkatan tata kelola pemerintahan’.
(*)
