Mapos, Mamuju – Bapperida Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Pokja PKP (Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman). Sebagai upaya untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam perencanaan dan penanganan isu perumahan serta permukiman di daerah, Rabu 2 Juni 2025 di Ruang Rapat RPJMD Bapperida.
Pokja PKP menjadi wadah penting dalam mendorong sinergi kebijakan dan implementasi program perumahan yang layak, berkelanjutan, dan terintegrasi.
Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, mengatakan, maksud dilaksanakannya kegiatan Kick Off Meeting (KOM) Pokja PKP yaitu penyepakatan tugas pokok dan fungsi antara Pokja PKP Provinsi dan Pokja PKP Kabupaten serta Stakeholder terkait.
“Ini dalam rangka pencapaian target yang ada pada dokumen perencanan terutama pada RPJMN – RPJMD Provinsi. Dan target di Kabupaten pada Bidang Perumahan Permukiman, Air Minum, Sanitasi dan Persampahan terutama dalam Mendorong Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Stunting,” katanya Junda.
Dia memaparkan, kondisi rumah layak huni di Sulawesi Barat masih berada dibawah capaian nasional dan merupakan capaian terendah di Pulau Sulawesi.
Berdasarkan data BPS tahun 2024, Rumah layak huni di Sulawesi Barat, sebesar 59,95 persen berada dibawah capaian Nasional yang sebesar 65,25 persen.
Berdasarkan Laporan SURVEILANS Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Kemenkes bahwa air minum aman Sulawesi barat sebesar 2,87 persen yang diukur berdasarkan parameter E. Coli, TDS, pH, Nitrat dan Nitrit.
“Kualitas air minum yang buruk dapat menyebabkan infeksi pada anak. Terutama diare, yang dapat menghambat penyerapan nutrisi dan berkontribusi pada terjadinya stunting,” katanya.
Infrastruktur penyediaan air minum pun belum optimal. Berdasarkan penilaian Bappenas, masih terdapat BUMD air minum yang memiliki kinerja kurang sehat.
(*)
