Jalan Rusak, Siapa Bertanggung Jawab?

0
1533

received_344876259306566Mapos, Mamuju – Rusaknya jalan yang menghubungkan antara dua desa yakni Desa Suka damai Kalonding dan Desa salubarana tepatnya di Jalan Poros Desa di Desa Salubarana Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju, Sulbar sudah menelan beberapa korban akibat rusaknya jalan. Dimana insfrastruktur jalan rusak berat. Minggu (08/10/2017).

Seperti yang terlihat, di Jalan Poros di Desa Salubarana Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju, Sulbar, jalan utama rusak berat dan sering kali memakan korban luka pengendara motor maupun kerusakan kendaraan roda empat.

Sampai berita ini dimuat, jalanan masih bertanjak, penuh batu-batu lepas serta berlobang dan rusak.

https://mamujupos.com/wp-content/uploads/2021/02/IMG-20210212-WA0059.jpg

received_344876462639879

Jika jalan berlubang atau rusak, idealnya segera dilakukan perbaikan oleh Pemerintah setempat. Sayangnya di Desa tersebut persoalan kewenangan memperbaiki jalan saja terkotak-kotak. Dalam satu wilayah atau kota, tanggung jawab perawatan dan perbaikan jalan berbeda-beda. Ada yang harus dilakukan oleh Pemda setempat namun ada juga yang harus Pemerintah desa. Sangat membingungkan publik.

Menurut Kades Salobarana A. Bahtiar, “Sebenarnya pembangunan jalan antara Desa itu tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah (PU). Betulkah ada PERDA yang mengatur bawa perbaikan jalan poros Desa bila Rusak itu kewenangan PU Pemerintah Kabupaten bukan kewenangan Pemerintah Desa ? Anggapan ini hemat saya jalan desa yg rusak berat bisa jadi terbengkalai karena saling mengharap dan saling melempar tanggung jawab. Apa memang tidak dianggarkan pemeliharaan jalan desa ? Karena sangat terasa bagi masyarakat Desa bahwa JALANAN adalah KUNCI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT.

received_344866505974208

Sedangkan, menurut Kepala Desa Kalonding H. Kamaruddin, Jalanan yang rusak berat di Desa Salubarana itu menurut Kades tanpa ADD Desa.
“Kondisi jalan tanjakannya tajam, licin dan berlubang lobang, yang menghubungkan Jalan Poros Desa Suka Damai Kecamatan Papalang Penghubung ke Desa Salubarana Kecamatan Sampaga”, ucapnya.

Dasar Hukum dan Kewenangan Penyelenggara Jalan

Sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) Pekerjaan Umum (PU) No. 631 / KPTS / M / 2009 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional Bukan Jalan Tol, jelas bahwa sebagian jalan di berbagai wilayah kota atau Kabupaten masih berstatus jalan Nasional. Tentunya semua biaya perawatan dan perbaikannya berada di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PU.

Jadi jika publik merasa terganggu atau bahkan menjadi korban kerusakan jalan, kita harus paham siapa yang berwenang mengurus ruas jalan dimaksud. Apalagi jika ingin melakukan tuntutan hukum sesuai dengan Pasal 273 Ayat (1), (2), dan (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kewenangan dan tanggung jawab penyelenggara jalan telah diatur pada Pasal 24 ayat (1) UU No. 22 tahun 2009, yaitu : “Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”. Sedangkan Pasal 24 ayat (2) menyatakan : “Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat(1), penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.”

Jadi kerusakan jalur lambat sepanjang jalan yang menghubungkan Jalan Poros Desa Suka Damal Kecamatan Papalang Penghubung ke Desa Salubarana Kecamatan Sampaga adalah mutlak menjadi tanggung jawab Dinas PU Pemda Mamuju untuk segera memperbaikinya. Termasuk jika sampai ada korban luka atau meninggal, Dinas PU Pemda Mamuju yang harus menangani. Mereka harus membuat rambu-rambu yang mudah dilihat oleh pengendara dan jika pengendara menuntut harus siap.

Jika para pihak yang berwenang tidak tidak melakukan perbaikan dan korban terus berjatuhan, maka sesuai dengan Pasal 273 Ayat (1), (2), dan (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, publik dapat melakukan tuntutan pidana kepada Pemda setempat, Pemprop atau Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PU.

Perintah Pasal 273 ayat (1) jelas, yaitu: “Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan atau kerusakan Kendaraan dan atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Selanjutnya ayat (2) menyatakan : “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”. Ayat (3) menyatakan : “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)”.

Selain itu menurut ayat (4): “Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)”.

Jadi jelas jika penyelenggara jalan, apakah Dinas PU Pemerintah Daerah setempat maupun Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PU lalai menjalankan perintah Pasal 24 UU No. 22 tahun 2009, maka pengguna jalan dapat menuntut secara pidana sesuai dengan Pasal 273 ayat (1), (2), (3) dan (4) tersebut. Untuk Mamuju yang lebih baik, sebaiknya masyarakat tidak perlu ragu dalam menggunakan haknya sebagai pengguna jalan.

(Ansar Rahima)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.