Mapos, Mamuju – Tujuh partai politik pengusung pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka–Salim S. Mengga (SDK-JSM), menyepakati Syamsul Samad dari Partai Demokrat dan Hj. Fatmawati Salim dari Partai NasDem sebagai dua nama calon Wakil Gubernur Sulawesi Barat.
Keduanya dipilih untuk diusulkan menggantikan almarhum Salim S. Mengga yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Barat.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat ketiga Koalisi Sulbar Maju yang dihadiri tujuh partai pengusung di Hotel d’Maleo Mamuju, Rabu (7/10/2026) malam.
Ketua Koalisi Sulbar Maju, Sukri Umar, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pimpinan tujuh partai melakukan komunikasi dan pembahasan sebelum rapat.
“Alhamdulillah malam ini disepakati untuk mengusung dua nama yakni Syamsul Samad, Fatmawati Salim,” kata Sukri.
Menurutnya, kesepakatan dua nama tersebut dicapai secara aklamasi. Selanjutnya, koalisi akan menyelesaikan sejumlah dokumen administrasi untuk proses pengusulan kepada Gubernur Sulawesi Barat.
“Hal-hal yang sifatnya administrasi berupa penandatanganan beberapa dokumen yang dibutuhkan untuk menyurat ke Gubernur, kami beri kesempatan kepada teman-teman partai paling lama satu minggu dari malam ini,” ujarnya.
Sukri mengatakan proses pembahasan dalam rapat kali ini berlangsung relatif lancar dan tidak terjadi perdebatan alot seperti dalam rapat sebelumnya.
“Tadi landai saja. Teman-teman mungkin karena sudah ada komunikasi sebelumnya, sehingga komunikasi malam ini cukup kekeluargaan dan bisa mengambil sikap yang sangat baik,” katanya.
Dalam rapat tersebut, nama Abdul Latif yang sebelumnya masuk dalam tiga nama yang disepakati koalisi tidak dilanjutkan untuk diusulkan. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih memberikan kesempatan kepada dua nama lainnya.
Sukri menyebut keputusan PKS tersebut disampaikan dengan sikap yang besar demi kepentingan Sulawesi Barat.
“PKS tadi menyampaikan dengan jiwa besar. Kalau memang ini untuk kebaikan Sulawesi Barat, kami dari PKS memberi kesempatan kepada dua calon lainnya untuk diteruskan ke Gubernur,” ujar Sukri.
Ia mengapresiasi sikap PKS yang memilih mengalah dalam proses penentuan dua nama tersebut.
“Saya secara pribadi sangat merasa senang dengan sikap teman-teman PKS ini, mau mengalah untuk kepentingan Sulawesi Barat yang lebih baik,” katanya.
Sekretaris DPW PKS Sulawesi Barat, Hamar, membenarkan keputusan tersebut. Ia mengatakan PKS telah melakukan komunikasi internal setelah beberapa kali rapat koalisi untuk mencari jalan keluar terbaik.
Menurut Hamar, sebelumnya tiga nama telah disepakati untuk dikomunikasikan di internal masing-masing partai guna menentukan dua nama yang akan diusulkan.
“Demokrat dan NasDem memang sepertinya bersikeras untuk tetap mencalonkan kandidatnya. Kami kemudian kembali membahas secara internal seperti apa baiknya,” kata Hamar.
Hamar mengatakan PKS tidak ingin proses pengisian jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Barat berakhir tanpa adanya pendamping bagi Gubernur Suhardi Duka.
“Kalau ini keinginan bersama, kita tidak mau juga Pak Gubernur bekerja sendirian. Kita menginginkan ada pendampingnya. Kalau tidak ada partai yang mengalah dan tetap tiga nama calon yang keluar, itu tidak bisa,” ujarnya.
Karena itu, PKS memilih menarik Abdul Latif dari proses pengusulan dua nama calon wakil gubernur.
“Maka kami dari PKS mengambil sikap untuk kebaikan bersama orang Sulawesi Barat. Agar Pak Gubernur ada pendampingnya, kami siap mengkomunikasikan kembali ke DPP,” katanya.
Hamar menegaskan, PKS tidak mengajukan syarat khusus atas keputusan tersebut. Sikap itu semata-mata diambil agar proses pengisian jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Barat dapat berjalan.
“Tidak ada, kita tidak punya syarat khusus untuk mundur. Hanya semata-mata untuk kebaikan bersama warga Sulawesi Barat, agar ada wakil gubernurnya dan Pak SDK ada pendampingnya,” ujarnya.
Meski menerima hasil rapat koalisi, Hamar mengatakan PKS meminta waktu untuk berkomunikasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terkait keputusan tersebut, termasuk mengenai rekomendasi pencalonan Abdul Latif.
“PKS menerima hasil koalisi untuk menetapkan dua nama ini. Syarat yang kami minta hanya diberikan waktu untuk komunikasi dengan DPP dan mengurus rekomendasi,” katanya.
Terkait respons DPP PKS, Hamar mengatakan pihaknya akan segera melakukan komunikasi untuk mencari jalan keluar.
“Kita komunikasikan. Insyaallah ada jalannya di DPP,” ujarnya.
Dengan disepakatinya Syamsul Samad dan Hj. Fatmawati Salim, Koalisi Sulbar Maju selanjutnya akan menyelesaikan dokumen administrasi sebelum mengusulkan kedua nama tersebut kepada Gubernur Sulawesi Barat.
(*)
