Empat Persoalan Sosial Jadi Fokus PASTIPADU 2027

Mapos, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperluas fokus kemitraan dalam kebijakan PASTIPADU pada 2027 dengan menyasar empat persoalan prioritas, yakni stunting, kemiskinan, anak tidak sekolah (ATS), serta pencegahan perkawinan anak. Perluasan ini menjadi langkah untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, BAZNAS, perusahaan, dan mitra pembangunan dalam mempercepat penanganan berbagai persoalan sosial yang saling berkaitan di tingkat keluarga.

Upaya tersebut sejalan dengan visi pembangunan Gubernur Sulawesi Barat, Dr. H. Suhardi Duka, M.M., yakni Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera, melalui pelaksanaan Panca Daya. Hal ini terutama berkaitan dengan misi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.

Pemkab Majene Pemkab Majene

Hal tersebut disampaikan Kepala Bapperida Sulbar, Drs. Amujib, M.M., usai membuka rapat pembahasan kerja sama mitra PASTIPADU Tahun 2027 di Kantor Bapperida Sulbar, Jumat (20/11/2026).

Amujib menekankan bahwa kekuatan PASTIPADU terletak pada keterpaduan penanganan berbagai persoalan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui pendekatan ini, setiap perangkat daerah tetap menjalankan tugas sektoralnya, tetapi pelaksanaan program, penentuan sasaran, dan tindak lanjutnya saling terhubung.

“PASTIPADU ini sebagai suatu inovasi keterpaduan. Inovasinya adalah bagaimana kita mempertemukan beberapa persoalan dan tentunya tugas dan fungsi kita, mempertemukan layanan, kemudian OPD tetap menjalankan tugas sektoralnya sementara integrasi dalam penyusunan jadwal, sasaran, dan tindak lanjut saling terhubung,” jelas Amujib.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bapperida Sulbar, Rahyati Rauf, S.P., M.Si., menjelaskan bahwa pembahasan kerja sama tersebut mencakup tiga agenda utama. Ketiganya meliputi evaluasi pelaksanaan intervensi mitra sepanjang 2026, rencana kerja sama dengan Kementerian Agama terkait Posyandu Beribadah, serta persiapan perpanjangan perjanjian kerja sama dengan mitra perusahaan dan BAZNAS untuk tahun 2027.

“Pada pelaksanaan sebelumnya, kemitraan PASTIPADU difokuskan pada dua isu, yaitu stunting dan kemiskinan. Untuk tahun 2027, cakupannya akan diperluas menjadi empat isu prioritas, dengan menambahkan penanganan anak tidak sekolah dan pencegahan perkawinan anak. Perluasan ini dilakukan karena persoalan-persoalan tersebut saling berkaitan dan membutuhkan penanganan bersama,” ujar Rahyati Rauf.

Ia menegaskan bahwa evaluasi pelaksanaan program mitra menjadi bagian penting sebelum kerja sama diperpanjang. Melalui evaluasi tersebut, pemerintah dapat mengetahui program yang telah dilaksanakan, hasil intervensi di lapangan, kendala yang dihadapi, serta dukungan yang masih dibutuhkan mitra. Dengan demikian, rencana kerja tahun berikutnya dapat disusun secara lebih tepat sasaran.

Berdasarkan pemetaan, terdapat 17 desa dan kelurahan yang menjadi lokus kemitraan perusahaan perkebunan sawit dan usaha perhotelan di Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu. Selain itu, terdapat 10 lokus intervensi bersama mitra BAZNAS di sejumlah wilayah Sulawesi Barat.

Sejumlah intervensi mitra pada 2026 telah menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. PT Manakarra Unggul Lesari, misalnya, mendukung rehabilitasi dua Posyandu di Desa Sandana, Kecamatan Tommo, termasuk memberikan dukungan bagi kader dan pemberian makanan tambahan.

Mitra BAZNAS juga melaksanakan berbagai program, mulai dari bantuan gizi, pemberdayaan usaha mikro, bantuan pendidikan, santunan bagi masyarakat kurang mampu, hingga dukungan pembangunan rumah tidak layak huni.

Meski demikian, pembahasan juga mengidentifikasi sejumlah tantangan, terutama terkait ketepatan data penerima manfaat, sinkronisasi sasaran antarlembaga, serta pelaporan kegiatan melalui aplikasi PASTIPADU. Karena itu, penyempurnaan aplikasi menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan agar mitra lebih mudah melaporkan kegiatan dan pemerintah dapat memantau perkembangan intervensi secara berkala.

Penguatan kemitraan ini juga mencerminkan pendekatan pembangunan yang ditekankan Gubernur Suhardi Duka melalui Panca Daya, yakni mendorong penanganan persoalan masyarakat secara terintegrasi dan berorientasi pada hasil. Dalam konteks PASTIPADU, penanganan stunting, kemiskinan, anak tidak sekolah, dan perkawinan anak tidak dapat berjalan sendiri-sendiri karena persoalan tersebut berkaitan dengan kondisi keluarga yang sama dan membutuhkan dukungan berbagai sektor.

Untuk memastikan persiapan kerja sama PASTIPADU Tahun 2027 berjalan optimal, mitra diminta segera menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan program 2026, dokumentasi kegiatan, serta usulan lokus desa baru.

Selanjutnya, Bapperida Sulawesi Barat bersama perangkat daerah terkait akan menindaklanjuti pembahasan teknis dokumen kerja sama pada awal Desember. Penandatanganan kerja sama dengan mitra BAZNAS dan perusahaan juga direncanakan berlangsung pada Desember 2026, dengan menyesuaikan kesiapan dokumen dan agenda pimpinan.

Melalui perluasan kemitraan tersebut, Bapperida Sulbar mendorong agar PASTIPADU tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi juga menghasilkan intervensi yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, BAZNAS, perusahaan, dan mitra lainnya diharapkan mampu memperkuat upaya Gubernur Suhardi Duka dalam mewujudkan Panca Daya dan mempercepat pencapaian visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera.

Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Dinas Sosial, Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Teknologi Pemerintah dan Ekosistem Digital Dinas KominfoSS serta Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar Hj. Nurhalia B, S.E., M.Ec.Dev., bersama perwakilan OPD terkait, BAZNAS, perusahaan perkebunan sawit, pelaku usaha perhotelan, dan mitra PASTIPADU lainnya.

(*)

error: Maaf... ! Web ini di Protek yaaa...