Hatta Kainang: Pengangkatan Komisaris BUMD Melanggar Undang-Undang

0
196

IMG-20171022-WA0149(1)

Mapos, Mamuju  Praktisi hukum Sulbar Hatta Kainang, mengungkapkan, release SK Gubernur terkait pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris BUMD Sulbar melanggar Undang-Undang.

“Ada dua nama Bupati dalam SK itu, yakni Bupati Matra.Agus Ambo Djiwa dan Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar. Dalam pasal 76 Undang-Undnag nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda menyebutkan bahwa kepala daerah  dilarang menduduki jabatan Direksi dan Komisaris baik swasta maupun BUMN dan BUMD,” Sebut Hatta melalui WhatsApp Masangger, Senin (23/10/2017).

Hatta Kainang
Hatta Kainang
https://mamujupos.com/wp-content/uploads/2021/02/IMG-20210212-WA0059.jpg

Dia menambahkan, pada pasal 77 Undang-Undang dimaksud mengatur sanksi atas pelanggaran tersebut.

“SK Gubernur jelas menjadi perhatian. Sebab hal ini berdampak pada proses berjalannya Perusda atau BUMD. Kami meminta penjelasan resmi, kenapa hal ini bisa terjadi?” Kuncinya.

(maman)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.