Mapos, Majene — Dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Reforma Agraria 2022 Kabupaten Majene terungkap bahwa pengembangan holtikultura (baca holti) jenis bawang merah dapat menopang kebutuhan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Pulau Kalimantan.
Rapat yang digelar oleh Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA)Tahun 2022, Selasa (12/4/2022) di Ruang Pola Kantor Bupati Majene, Provinsi Sulawesi Barat itu turut dihadiri Bupati Majene, Andi Achmad Syukri Tammalele, Kepala BPN Majene, serta para kepala OPD yang masuk dalam GTRA.
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Majene M Naim mengatakan, setelah menetapkan dua lokasi sebagai pilot project Kampung Reforma Agraria 2022, tim GTRA Kabupaten Majene langsung meninjau lokasi pengembangan bawang merah di Kelurahan Baruga Dhua dan Desa Pamboborang.
Di lokasi tersebut katanya, tim telah berdiskusi dengan para kelompok tani setempat terkait pengembangan holtikultura bawang merah termasuk berbagai kebutuhan mereka.
“Dari segi jumlah kelompok tani yang aktif di Kelurahan Baruga Dhua terdapat 16 Poktan, dua diantaranya dikelola oleh warga dan terdapat lima Poktan di Desa Pamboborang. Secara potensi, setiap pelaksanaan panen bisa menghasilkan 60 ton per hektar. Dengan potensi tersebut jika dimaksimalkan lagi, Majene akan mampu menjadi penopang kebutuhan Ibu Kota Negara Baru di Pulau Kalimantan. Kalau potensi itu bisa kita maksimalkan dan tingkatkan maka, Majene bisa menjadi penopang kebutuhan hasil holtikultura di IKN,” bebernya.
Sementara itu, Andi Achmad Syukri berharap agar yang tergabung dalam Tim GTRA supaya mendukung pelaksanaan pengembangan bawang merah di wilayah tersebut, termasuk dukungan Anggota DPRD khususnya Dapil 1 terkait penganggaran dan dapat dijadikan aspirasi.
“Kolaborasi eksekutif dan legislatif bisa memberikan solusi yang terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan, IPM, pemerataan ekonomi khusus di dua lokus tersebut,” ucapnya seraya menambahkan kampung reforma agraria menjadi ikon kesuksesan pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Majene, serta memotivasi kampung atau desa lain untuk memiliki aset yang tertata dan akses yang berjaya.
(*)
