Gubernur Tinggalkan Massa, Aksi Demo Memanas

Gambar Gubernur Tinggalkan Massa, Aksi Demo Memanas Aksi demo Ratusan GTT dan PTT di Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (09/01/2019), semakin memanas. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengecewakan massa. (foto : Musraho)

Mapos, Mamuju – Ratusan massa yang dalam Forum Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT-PTT) serta sejumlah organisasi mahasiswa kembali melakukan unjuk rasa di Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Rabu (09/01/2019). Mareka menuntut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar segera membayar gaji GTT dan PTT yang selama lima bulan terakhir tidak pernah dibayarkan dan mencabut Pergub yang merugikan GTT maupun PTT.

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, sempat menemui para pengunjuk rasa. Dia mengaskan, Pergub Sulbar tentang dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu dan Dana Pemerataan (Bomda) terkait GTT dan PTT akan dicabut kalau tidak mampu mensejahterakan.

Diakui, gaji selama lima bulan tidak terbayarkan itu bukan sengaja dilakukan. Tetapi APBD Perubahan 2018 ditolak oleh Mendagri.

“Karena itu, dikeluarkan Pergub untuk mengatasi masalah ini. Paling tidak, bisa untuk membayar sebagian gaji. Nanti kita lihat saja. Nanti apakah masih ada dananya atau tidak ya? Oke saya kira begtu saja ya,” kata Ali Baal .sambil bergegas meninggal massa yang masih berharap ada informasi menenangkan.

Namun sikap Ali Baal memupuskan harapan mereka. Massa menilai, Ali Baal memang tidak peduli dengan kondisi GTT dan PTT. Sama sekali tidak menjawab persoalan.

Sebagian pengunjuk rasa pun terpancing emosinya. Mereka menghardik dan meneriaki Ali Baal melenggang tanpa beban memasuki kantornya.

“Ini contoh pemimpin yang tidak bertanggungjawab! Ini sangat nyata!” kata Korlap Aksi, Ahyar, dari atas mobil tempatnya berorasi.

Tidak puas dengan respon Gubernur, pengunjuk rasa kemudian menuju Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Di gedung inilah massa diterima sebagaimana mestinya. Mereka berdialog dengan ekskutif dan tiga orang legislator. Semua keanehan isi Pergub dikupas dalam pertemuan, terutama GTT SLB.

“Kalau Pergub itu yang akan diberlakukan, kami hanya akan mendapat gaji sebesar Rp150 ribu per 5 bulan. Ini, luar biasa. Entah bagaimana saya membahasakannya. Yang paling halus, ya merugikan kami,” kata GTT SLB di Mamuju, Ramli.

Lebih miris lagi yang dialami GTT SLB dari Polewali, Rahmatiah. Dia bahkan hanya akan menerima gaji sebesar Rp100 ribu per 5 bulan.

“Ini tidak manusiawi,” tandas ibu rumah tangga ini dengan mimik pucat pasi.

Forum akhirnnya menyepakati untuk menggelar rapat pimpinan diperluas pada tanggal 15 Januari 2019. Artinya, selain seluruh pimpinan DPRD Sulbar, Gubernur dan jajarannya pun wajib hadir. Mahasiswa yang mengawal persoalan ini tetap dilibatkan.

(musraho)

Baca Juga