Dua Unsur Pimpinan DPRD Sulbar Kembali di Tahan

images(11)
Kantor Kejati Sulsel.

Mapos, Makassar – Kembali, Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar, menahan dua unsur pimpinan DPRD Sulbar atas keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan dana APBD Sulbar 2016.

Kedua unsur pimpinan itu, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Harun dan Munandar Wijaya. Setelah diperiksa kini keduanya ditahan mulai, Senin (18/12/17), hari ini.

Keduanya dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas 1 Makassar usai menjalani pemeriksaan secara tertutup di lantai 5 Bidang Pidana Khusus kantor Kejati Sulsel.

Kasi Penkum Kejati Sulselbar, Salahuddin membenarkan adanya panahanan kepada dua unsur pimpinan DPRD Sulbar.

Menurutnya, penahanan keduanya atas perintah pimpinan.

“Kini Keduanya ditahan di Lapas untuk 20 hari kedepan terhitung hari ini,” terang Salahuddin.

Salahuddin mengatakan, pasal yang dipersangkakan terhadap para tersangka, adalah Pasal 12, Pasal 3 jo Pasai 64 UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya, Kejaksaan tinggi (Kejati) Sulselbar menahan dua tersangka pimpinan DPRD Sulawesi Barat terkait kasus dugaan korupsi APBD Sulbar tahun 2016. Senin (11/12/2017).

Mereka itu adalah mantan Ketua DPRD Sulbar, Andi Mappangara dan Wakil Ketua DPRD Sulbar, Hamzah Hapati Hasan.

Mantan ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara bersama tiga wakil ketua DPRD yakni Harun, Munandar Wijaya, dan Hamzah Hapati Hasan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati karena diduga merugikan keuangan negara sebesar 360 Miliar.

Kedua tersangka usai diperiksa oleh penyidik Kejati Sulselbar di lantai V bagian Pidsus langsung di giring ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar.

Para tersangka menyepakati besaran nilai pokok pikiran dengan total nilai anggaran sebesar Rp 360 miliar untuk dibagi-bagi kepada pimpinan maupun anggota DPRD Sulbar sebanyak 45 orang.

JumIah tersebut terealisasi pada tahun 2016 sebesar Rp 80 miliar untuk kegiatan di PUIPR, DISNAKBUD, dan SEKWAN. Sisanya tersebar di berbagai SKPD lain di Provinsi Sulbar dan Kabupaten se-Sulbar. Sedangkan terdapat anggaran yang terealisasi pada tahun 2017.

Para tersangka juga telah secara sengaja dan melawan hukum, memasukkan pokok-pokok pikiran seolah-olah sebagai aspirasi masyarakat dalam APBD tahun anggaran 2016 tanpa melalui proses dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Permendagri nomor 52 Tahun 2016 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan den Belanja Negara Daerah Tahun Anggaran 2016.

Anggaran tersebut dibahas dan disahkan pada hari yang sama tanpa melalui pembahasan sebelumnya baik dalam Komisi maupun Rapat-Rapat Badan Anggaran dan Paripurna.

Menurut Kasi Penkum Salahuddin, keempat tersangka melanggar ketentuan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pembahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terutama pasal 12 huruf (i) yang menyebutkan penyelenggara negara yang ditugasi melakukan pengawasan secara Iangsung atau tidak Iangsung ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.

“Perbuatan tersebut dilakukan oleh para tersangka dengan cara meminjam perusahaan dan menggunakan orang lain sebagai penghubung. Sedangkan dana kegiatan dalam kenyataannya digunakan secara tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk kepentingan pribadi dan fee proyek yang diduga menimbulkan kerugian keuangan negara,” katanya.

(arman)

error: Maaf... ! Web ini di Protek yaaa...