Mapos, Majene — Disudutkan lewat pemberitaan di salah satu media online daerah, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sahabat Indonesia di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat angkat bicara.
Bahkan, secara tegas dia membantah kalau dirinya terlibat dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk “Rencana Kerja serta Pendampingan Hukum bagi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026” yang dilaksanakan di salah satu tempat di Majene beberapa waktu lalu.
Ia menegaskan bahwa kegiatan Bimtek yang menyeret dirinya sepenuhnya merupakan program kerja dan tanggung jawab operasional Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene.
“Bukan kami. Kami tidak melaksanakan kegiatan tersebut. Bahkan kami sendiri tidak hadir dalam pelaksanaannya. Namun dalam pemberitaan justru disebut seolah-olah kami sebagai pelaksana, itu tidak benar,. Berita itu mencederai lembaga yang kami pimpin,” kata Suhardi kepada wartawan, Jumat 26 Desember 2025.
Dikatakan, memang rencana awal kegiatan itu akan dilaksanakan oleh pihak Sahabat Indonesia, namun seiring munculnya berbagai sorotan publik, pihaknya memutuskan untuk menarik diri dan menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan kegiatan kepada dinas terkait.
“Awalnya memang direncanakan melibatkan kami, tetapi karena banyak sorotan, kami menyerahkan sepenuhnya ke dinas. Termasuk perubahan lokasi kegiatan yang awalnya direncanakan di Makassar dan kemudian diputuskan oleh dinas untuk dilaksanakan di Majene,” jelasnya.
Suhardi juga membantah keras tudingan bahwa LSM Sahabat Indonesia menyelenggarakan bimtek pendampingan hukum bagi satuan pendidikan untuk tahun anggaran 2026. Menurutnya, informasi tersebut tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan publik.
“Kami menilai berita yang beredar tidak profesional karena jika wartawan atau sumber berita profesional dalam menyikapi persoalan, seharusnya Informasi atau data dimiliki sudah valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi seperti ini seharusnya diklarifikasi terlebih dahulu agar tidak mencederai nama baik pihak-pihak lain. Dengan adanya berita ini, kami merasa dizalimi,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pembahasan terkait tahun anggaran 2026 masih berada pada tahap perencanaan, mengingat tahun anggaran tersebut belum berjalan. Oleh karena itu, setiap informasi terkait pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran perlu disikapi secara hati-hati.
LSM Sahabat Indonesia mengimbau insan pers, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk mengedepankan prinsip verifikasi dan keberimbangan dalam menyampaikan informasi, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan publik dan penggunaan anggaran negara.
Disinggung soal langkah hukum yang bakal diambil terkait dirinya maupun lembaga yang dia pimpin, Suhardi mengatakan, belum ada ke arah sana.
“Tapi jika memang diperlukan, kami juga pasti mengarah ke sana,” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene belum memberikan keterangan resmi terkait pelaksanaan kegiatan bimtek dimaksud.
(*)
