Mapos, Mamuju – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Barat menghadiri rapat Tim PASTIPADU yang digelar di Ruang Rapat RPJMD Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat, Kamis, 22 Januari 2026.
Rapat tersebut membahas Draft Nota Kesepahaman (MoU) PASTIPADU antara Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, sebagai langkah strategis dalam penguatan integrasi data pembangunan daerah, khususnya data sosial dan penanganan kemiskinan.
Dalam rapat ini, Dinsos P3A dan PMD Sulbar diwakili oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Idham Halik, yang hadir mewakili Kepala Dinsos P3A dan PMD Sulbar, Darmawati.
Pembahasan difokuskan pada ruang lingkup kerja sama, peran masing-masing perangkat daerah, serta mekanisme pemanfaatan data PASTIPADU sebagai basis perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan sosial yang lebih tepat sasaran untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, terkait ‘pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial’.
Idham Halik menyampaikan bahwa Dinsos P3A dan PMD Sulbar mendukung penuh upaya penguatan sinergi data antara BPS dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, terutama dalam rangka peningkatan kualitas data fakir miskin dan kelompok rentan.
“Data yang akurat dan terintegrasi menjadi kunci utama dalam penanganan fakir miskin. Melalui PASTIPADU, kami berharap program-program sosial dapat disusun dan dilaksanakan secara lebih tepat sasaran,” ujar Idham Halik.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan agar data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Dinsos P3A dan PMD Sulbar siap berkolaborasi dan memberikan dukungan sesuai tugas dan fungsi kami, agar pemanfaatan data PASTIPADU dapat berjalan optimal dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya.
Rapat Tim PASTIPADU ini diharapkan dapat menghasilkan kesepahaman bersama terkait Draft MoU yang akan menjadi landasan kerja sama antara BPS Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendukung perencanaan pembangunan berbasis data yang berkualitas dan berkelanjutan.
(*)
