Mapos, Mamuju – Para Kepala Bidang serta Kepala Subbagian Keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti entry meeting secara daring bersama Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Barat, pada Senin, 2 Februari 2026.
Entry meeting ini dilaksanakan dalam rangka pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini menjadi tahapan awal sebelum dilaksanakannya pemeriksaan terinci oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, peningkatan tata kelola pemerintahan.
Melalui pertemuan daring tersebut, Tim Pemeriksa BPK RI menyampaikan tujuan, ruang lingkup, serta jadwal pemeriksaan interim, sekaligus menekankan pentingnya koordinasi dan keterbukaan perangkat daerah dalam mendukung kelancaran proses pemeriksaan.
Kepala Dinas Sosial P3A dan PMD Sulbar, Darmawati, melalui Sekretaris Dinas, Andi Muhammad Yasin, menyatakan kesiapan untuk mendukung seluruh rangkaian pemeriksaan dengan menyiapkan dokumen dan data yang dibutuhkan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Entry meeting ini menjadi momentum awal untuk menyamakan persepsi antara tim pemeriksa dan perangkat daerah. Kami siap mendukung proses pemeriksaan interim LKPD Tahun 2025 secara transparan dan akuntabel,” ujar Andi Muhammad Yasin.
Melalui kegiatan ini, Dinsos P3A dan PMD Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel.
(*)
