Diduga Loloskan Kube Fiktif, Kadis Sosial Majene Bakal Dilaporkan ke Polisi

  • 18 Des 2019
  • Majene
  • R Fajar Soenoe
  • 1786
Gambar Diduga Loloskan Kube Fiktif, Kadis Sosial Majene Bakal Dilaporkan ke Polisi

Mapos, Majene — Sejumlah masyarakat miskin merasa keberatan atas digantikannya nama mereka dalam daftar Kelompok Usaha Bersama (Kube) sebagai penerima manfaat.

Buntutnya, mereka mendatangi salah satu LSM di Majene yang menamakan dirinya Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Apkan).

Direktur Apkan Provinsi Sulawesi Barat, Muh Arifullah N kepada wartawan, Rabu (18/12/2019), membeberkan sejumlah kejanggalan yang ditemukan dalam data penerima manfaat atas Kube.

Dikatakan, dari 20 kuota bantuan Kube Kabupaten Majene, masih tersisa 8 kelompok dan ditolak. Pihak Dinas Sosial Kabupaten Majene beralasan, ada kelompok yang tidak mengetahui anggotanya, tidak lengkap Basis Data Terpadu (BDT) nya sehingga diminta untuk memperbaiki data.

“Itu jawaban ibu Sri, salah seorang kepala seksi di Dinsos Majene. Padahal, kelompok datang untuk klarifikasi,” ungkap Arifullah.

Lebih jauh dia mengatakan, dari data sebanyak 12 proposal yang bertanda tangan dalam berita acara, semuanya tidak mengakui bertandatangan dalam berita acara dimaksud. Karena itu Apkan juga mengklarifikasi ke Lurah Labuang, Hj Nurafifah Darwis.

Dalam pernyataannya, kata Arifullah, Nurafifah Darwis secara tegas menyebut bahwa tandatangan yang dia bubuhkan dalam berita acara tidak benar. Karena dirinya dilantik jadi Lurah Labuang tanggal 18 Januari 2018, sedangkan tandatangan yang ada bertanggal 11 Januari 2018.

Malah, Kasi Umum Kelurahan Baurung, M Anshal Thaha pun secara tegas membantah telah bertandatangan dalam berita acara.

“Ironisnya lagi, setelah Apkan melakukan investigasi di lapangan, ternyata masyarakat dalam kelompok yang diusulkan oleh Dinsos Majene hampir semua masyarakat sejahtera,” ungkap Arifullah.

“Artinya, patut diduga bahwa proposal yang diterima oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Majene fiktif. Kita menduga, pembuat proposal hanya satu orang dan praktik seperti ini sudah berlangsung cukup lama,” imbuhnya.

Dari dasar itu Apkan akan membawa masalah ini ke ranah hukum untuk ditindaklanjuti.

Sayangnya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majene, Ahmadia belum berhasil dikonfirmasi.

(Berita akan diverifikasi lebih lanjut)

(ipunk)