Mapos, Majene — Menindaklanjuti Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
A. IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH
untuk 1. Pelaku Usaha berbentuk Badan, Koperasi Swasta dan/atau Perseorangan yang akan menggunakan Air Tanah sebagai salah satu bahan yang digunakan seluruh/sebagian/pendukung Usaha, agar tidak membangun konstruksi sumur bor/gali sebelum mendapatkan Izin Pengusahaan Air Tanah terlebih dahulu, dengan cara sebagai berikut:
1) Permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah diajukan secara mandiri oleh masing-masing pelaku usaha pada Sistem OSS, kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral RI melalui portal https://oss.go.id/,
2) Pengajuan Izin Pengusahaan Air Tanah bagi pelaku usaha didasarkan atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sesuai kegiatan pelaku usaha, sesuai data perizinan berusaha pada Sistem OSS;
3) Melengkapi persyaratan dan data teknis permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah yaitu meliputi:
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan olen Balai Besar Sertikas Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 59 Pangali-All Kabupaten Sana Negara (BSSN). Kabupaten Majene 21. Badan Siber can’s
a) Rencana Koordinat titik Pengeboran/Penggalian Eksplorasi Air Tanah atau ruas Sungai Bawah Tanah dalam format decimal degree yang berada di dalam koordinat KKPR (foto lokasi rencana konstruksi sumur bor/gali menggunakan aplikasi gps foto);
b) Rencana jumlah debit pengambilan atau penggunaan Air Tanah dalam m³/hari (meter kubik per hari) atau rencana pemanfaatan ruas Sungai Bawah Tanah:
c) Rencana Kedalaman sumur bor/gali eksplorasi Air Tanah;
d) Rencana Diameter sumur bor/gali eksplorasi Air Tanah;
e) Pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan, sumur imbuhan, dan/atau sumur pantau; (sesuai dengan format terlampir) dan f) Rencana Gambar konstruksi sumur bor/gali eksplorasi Air Tanah (sesuai dengan contoh gambar terlampir).
2. Dalam hal berdasarkan verifikasi dan evaluasi persyaratan dan data teknis dinyatakan telah lengkap dan sesuai, Izin Pengusahaan Air Tanah akan diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diajukan; 3. Dalam hal berdasarkan verifikasi dan evaluasi persyaratan dan data teknis dinyatakan belum lengkap, pelaku usaha harus menyampaikan perbaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan perbaikan persyaratan dan data teknis pada Sistem OSS;
4. Apabila perbaikan tidak disampaikan oleh pelaku usaha sesuai batas waktu, permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah menjadi batal dan jika pelaku usaha ingin melanjutkan permohonan, dapat diajukan melalui permohonan baru;
5. Izin pengusahaan air tanah, diberlakukan untuk setiap konstruksi bor/gali dan pelaku usaha diwajibkan untuk memasang watermeter (meteran air) pada masing-masing konstruksi sumur bor/gali;
B. PENATAAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH
a. Dalam rangka penataan Izin Pengusahaan Air Tanah, setiap Pelaku Usaha berbentuk Badan, Koperasi Swasta dan/atau Perseorangan yang telah melakukan kegiatan konstruksi berupa sumur bor/gali Air Tanah tanpa perizinan pengusahaan air tanah dan/atau menggunakan Air Tanah tanpa izin, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif dan wajib mengajukan permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah paling lambat 31 Maret 2026.
b. Penggunaan Air Tanah tanpa perizinan berusaha merupakan pengguna Air Tanah, termasuk:
a. yang pernah memiliki Izin Pengusahaan Air Tanah, namun telah habis masa berlakunya; atau
b. yang belum pernah memiliki Izin Pengusahaan Air Tanah.
c. Permohonan penerbitan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam rangka penataan diajukan oleh pemohon secara mandiri pada Sistem OSS, kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Ri melalui portal https://oss.go.id/, dengan memenuhi persyaratan dan data teknis, meliputi:
1) koordinat titik sumur bor/gali Air Tanah dalam format decimal degree yang berada di dalam koordinat Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
2) jumlah debit pengambilan atau penggunaan Air Tanah dalam m³/hari (meter kubik per hari);
3) kedalaman sumur bor/gali Air Tanah;
4) diameter sumur bor/gali Air Tanah:
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang dijalan Jenderal Gatot Subroto No. 59 Pangali-Ali Kabupaten Majene
5) pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan, sumur imbuhan, dan/atau sumur pantau
6) gambar konstruksi sumur bor/gali Air Tanah (sebagaimana contoh gambar terlampir) dan;
7) pernyataan mulai terbangunnya konstruksi dan/atau pernyataan penggunaan Air Tanah (sebagaimana format terlampir)
d. Izin pengusahaan air tanah, diberlakukan untuk setiap konstruksi bor/gali dan pelaku usaha diwajibkan untuk memasang watermeter (meteran air) pada masing-masing konstruksi sumur bor/gali;
C. HAK PEMEGANG IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah berhak untuk::
a. memperoleh dan menggunakan Air Tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Izin Pengusahaan Air Tanah; dan
b. membangun sarana dan prasarana pengusahaan Air Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
D. KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH
Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah memiliki kewajiban untuk:
a. memenuhi ketentuan teknis dalam Izin Pengusahaan Air Tanah dan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri;
b. melaksanakan Pengeboran/Penggalian Eksplorasi Air Tanah paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Izin Pengusahaan Air Tanah sesuai dengan tahapan dan persyaratan yang tercantum dalam pedoman teknis;
c. memasang meter air pada pipa keluar (outlet) sumur bor/gali Air Tanah sesuai pedoman teknis;
d. membangun sumur imbuhan atau sumur resapan sesuai dengan pedoman teknis;
e. membangun sumur pantau yang dilengkapi dengan alat perekaman pengukuran kedalaman muka Air Tanah otomatis (Automatic Water Level Recorder-AWLR) sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Izin Pengusahaan Air Tanah;
f. ketentuan pembangunan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada huruf e mencakup:
a) 1 (satu) sumur pantau untuk setiap sumur bor/gali Air Tanah ke-5 (kelima) dan kelipatannya di 1 (satu) lokasi; atau
b) 1 (satu) sumur pantau untuk jumlah pengambilan Air Tanah lebih dari atau sama dengan 5.000 m³/hari (lima ribu meter kubik per hari) dari 1 (satu) atau beberapa sumur bor/gali Air Tanah di 1 (satu) lokasi;
g. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Air Tanah;
h. mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pengusahaan Air Tanah yang dilakukan;
i . tidak mengganggu sumber Air Tanah yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat sekitar;
j. menyampaikan laporan teknis secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali melalui Aplikasi Perizinan Online untuk debit pengambilan Air Tanah lebih dari 10 m³/hari (sepuluh meter kubik per hari);
k. laporan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf j paling sedikit memuat:
1) rekapitulasi debit pengambilan Air Tanah bulanan;
2) hasil analisis kualitas Air Tanah setiap 6 (enam) bulan; dan
3) pengukuran kedalaman muka Air Tanah bulanan;
I. melakukan usaha penghematan air dan pengendalian terjadinya pencemaran Air Tanah;
m. memberikan akses kepada aparatur sipil negara yang berwenang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, pemerintah daerah, dan/atau instansi terkait sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap sumur bor/gali eksplorasi Air Tanah dan sumur bor/gali Air Tanah;
n. melaporkan kepada Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, apabila dalam pelaksanaan pengambilan Air Tanah ditemukan hal yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan;
o. melakukan pemulihan dan/atau perbaikan atas akibat kerusakan lingkungan; dan
p. membayar pajak daerah sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
E. MASA BERLAKU PERPANJANGAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH
1. Ketentuan masa berlaku Izin Pengusahaan Air Tanah termasuk Izin Pengusahaan Air Tanah dalam rangka penataan diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
2. Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah dapat mengajukan permohonan perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah yang akan habis masa berlakunya melalui Sistem OSS paling cepat 6 (enam) bulan dan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Izin Pengusahaan Air Tanah berakhir;
3. Dalam hal masa berlaku Izin Pengusahaan Air Tanah telah berakhir dan tidak diajukan perpanjangan, pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah wajib menutup sumur bor/gali Air Tanah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Izin Pengusahaan Air Tanah atau berakhir;
4. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban melakukan penutupan sumur bor/gali Air Tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sumber daya air.
F. PERUBAHAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH
1. Perubahan Izin Pengusahaan Air Tanah diajukan oleh pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah melalui Sistem OSS;
2. Perubahan Izin Pengusahaan Air Tanah, dilakukan dalam hal:
b. terdapat perubahan data teknis dalam Izin Pengusahaan Air Tanah;
c. perubahan kondisi lingkungan Sumber Daya Air pada Air Tanah yang sangat berarti; dan/atau
d. perubahan kebijakan pemerintah
3. Dalam hal terjadi bencana alam yang menyebabkan sumur bor/gali Air Tanah tidak dapat digunakan, pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah dapat mengajukan perubahan Izin Pengusahaan Air Tanah, dengan melengkapi persyaratan yang terdiri atas:
a. penetapan keadaan bencana alam dari instansi yang berwenang; dan
b. gambar rencana perubahan spesifikasi teknis sumur bor/gali Air Tanah atau sumur bor/gali Air Tanah pengganti
G. SANKSI
1. Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah tidak melaksanakan kewajiban/melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf D, dikenai sanksi administratif berupa :
a. peringatan tertulis;
c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
d. pencabutan Izin Pengusahaan Air Tanah
2. Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah dalam rangka penataan wajib memenuhi sanksi administratif berupa denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Terhadap pemilik Konstruksi dan pengguna Air Tanah yang tidak mengajukan Izin Pengusahaan Air Tanah setelah masa penataan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
H. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang agar aktif melakukan koordinasi kepada Camat, Lurah dan Kepala Desa tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah;
2. Camat, Lurah dan Kepala Desa, agar melaksanakan pembinaan dan sosialisasi aktif kepada pelaku usaha diantaranya: Hotel/Penginapan, Rumah Kost, Restoran/Rumah Makan/Warung/Cafe, Loundry, Depot Air Minum dan Pencucian Mobil/Motor, tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah, di wilayah kerja masing-masing
3. Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pendapatan Daerah Camat, Lurah dan Kepala Desa, agar melaksanakan pengawasan dengan cara :
a. pengawasan berkala atas penyampaian laporan teknis pelaksanaan Izin Pengusahaan Air Tanah dari pemegang izin; dan/atau
b. pengawasan insidentil melalui inspeksi lapangan
Demikian edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya,-
Surat Edaran NOMOR B.600.1.16/3248/ΧΙΙ/2025 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH ini ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2025 oleh Bupati Majene H Andi Achmad Syukri Tammalele.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Majene Abd Rahim melalui Sekretaris Dinas, Hasri A Hamid kepada wartawan, Kamis 11 Desember 2025 mengatakan surat edaran yang dikeluarkan Pemkab Majene terkait pengelolaan air tanah berlaku untuk yang calon pengelola baru sedangkan yang sudah ada dilakukan penataan.
“Kalau untuk penataan, kita beri waktu hingga 31 Maret 2026 untuk perizinan,” terang mantan Kepala Bidang Anggaran Setda Majene ini.
Dia berharap masyarakat Majene sebagai pelaku usaha dapat segera melakukan pengajuan perizinan atas pemakaian air tanah sesuai regulasi yang ada untuk menghindari sanksi yang akan diberikan sesuai edaran menteri ESDM.
(*)
