Bupati Fahmi Akui Kompetensi Aparaturnya Belum Memadai

  • 8 Apr 2019
  • Majene
  • R Fajar Soenoe
  • 129
Gambar Bupati Fahmi Akui Kompetensi Aparaturnya Belum Memadai

Mapos, Majene – Pengelolaan keuangan daerah adalah salah satu dimensi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sangat kompleks, baik pada tataran normatif maupun pada tataran empirisnya.

“Terdapat banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, mulai dari kapasitas dan kompetensi aparatur yang masih belum memadai serta tata laksana pengelolaan keuangan yang belum berjalan sesuai ketentuan,” beber Bupati Majene Fahmi Massiara dalam Penerimaan Entry Tim Auditor BPK – RI Sulbar, pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2018, di Ruang Pola Kantor Bupati Majene, Senin (8/4/2019).

Dihadapan Wakil Bupati Majene – Lukman, Kepala BPK – RI Perwakiman Sulbar – Eydu Oktain Pandjaitan, SE, MM, Ak,
– Sekda Majene Andi Achmad Syukri T, para Asisten, Staf Ahli, Pimpinan OPD, para Camat, para Kabag, para Sekretaris OPD dan para Lurah, Fami menyebut, dua poin penting terkait visi kepemimpinannya terhadap sektor pengelolaan keuangan di Kabupaten Majene.

Pertama, Pemerintah Kabupaten Majene selaku entitas pelaporan sejak periode pelaporan Tahun Anggaran 2015 yang lalu, telah mendapatkan opini WTP dari BPK RI perwakilan Sulawesi Barat berturut-turut selama 3 tahun.

“Saat itu merupakan awal masa kepemimpinan kami bersama Wakil Bupati Majene selaku kepala daerah terpilih pada Pemilukada 2015 yang lalu,” ungkap Fahmi.

Kedua, ia menargetkan kualitas pengelolaan keuangan lebih baik dari tahun ke tahun, sehingga opini WTP dapat diraih dengan predikat Clean and Clear pada akhir periode nanti.

“Namun, penting kiranya saya tekankan secara khusus kepada seluruh SKPD, bahwa opini WTP bukanlah hasil akhir yang kita inginkan. Bukanlah merupakan tujuan. Namun, lebih sebagai bahan sarana untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas,” tegasnya.

Dalam merealisasikan target capaian tersebut, kata Fahmi, maka pemerintah Kabupaten Majene memfokuskan 3 poin sebagai pekerjaan rumah, yakni peningkatan kompetensi sumber daya manusia perwujudan sarana prasarana yang efektif, baik perangkat maupun regulasi serta pembenahan pada aspek tata laksana.

“Sengaja acara dibuat seperti ini, karena sudah masuk pada tahap kedua pemeriksaan. BPK akan kembali bekerja selama 40 hari. Kepada semua OPD, Camat, Lurah supaya bekerja secara kooperatif, untuk memenuhi semua kebutuhan dan bahan yang dibutuhkan oleh BPK,” pinta Fahmi.

Ia menambahkan, bila sudah dipanggil sebanyak 3 kali dan tidak memenuhi panggilan, maka jangan harap bisa dilayani oleh BPK.

“Karena bila dipanggil, bukan berarti saudara bersalah, tapi BPK juga akan memberikan arahan dan menuntun saudara supaya bisa lebih baik kedepannya,” tandas Fahmi.

Sementara, Eydu Oktain Pandjaitan merasa sangat berbahagia karena ia dan tim BPK RI diterima dalam suasana seperti tamu.

“Bukan sebagai pemeriksa, membawa kesan kalau suasana sudah cair sehingga dalam berkoordinasi antara Majene dan BPK – RI Sulbar nyaman,” katanya.

Audit atau laporan keuangan adalah milik semua pihak.

“Kalau di Majene pemanggilan yang dilakukan paling cuma satu atau dua kali. Tidak ada yang pernah sampai tiga kali,” aku Eydu.

Ia menyebut, laporan keuangan yang sudah diserahkan ke BPK, berarti Pemkab Majene sudah siap untuk diperiksa.

“Saya tidak terlalu melihat Majene dalam resiko, makanya saya sedikit melepas. Karena saya percaya kepada Majene. Namun, kepercayaan harus tetap saya awasi dengan tanggung jawab,” tegas Eydu.

Ia mengaku, tanggal 4 April 2018, pihak BPK telah melakukan pemeriksaan di Majene, namun baru hari ini diterima secara resmi.

“Alangkah bagusnya kalau diketahui sejak awal. Saya berpesan kepada tim, supaya jangan bangga bila ada temuan. Kalau ada masalah supaya diinfokan kepada yang bersangkutan,” harap Eydu.

BPK kata dia, hadir dalam 3 jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, kinerja dan audit dengan tujuan tertentu.

“Ini yang harus hati-hati. Kalau hanya audit belanja, supaya jangan takut. Yang perlu dihindari bila BPK datang untuk investigasi. Berarti sudah ada kerugian negara. Kami tinggal menghitung berapa jumlah kerugian. Namun sejauh ini BPK tidak tertarik untuk datang investigasi ke Majene,” tandas Eydu.

(ipunk)