Biro Pemkesra Ikuti Rakor Penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi

Mapos, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025–2027, yang dibuka oleh Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana pada kamis (23/10).

Kegiatan ini diikuti oleh berbagai OPD pengampu kebijakan pengendalian inflasi di Sulawesi Barat, antara lain Bapperida, Bank Indonesia, BPKPD, Inspektorat, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Hortikultura dan Peternakan, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas Koperindag dan Koperasi, Dinas ESDM, Dinas Kominfo, Biro Ekbang, Dinas Sosial, Perum Bulog Cabang Mamuju, serta PT Pertamina Niaga Wilayah IV Sultengbar.

Pemkab Majene Pemkab Majene

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Dhany Sadry, hadir mewakili Plt. Karo Pemkesra Murdanil untuk mengikuti dan berkoordinasi dalam pembahasan arah kebijakan pengendalian inflasi daerah.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyusun Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025–2027 yang menjadi pedoman strategis bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam rapat tersebut, OPD teknis diminta untuk segera memasukkan data pendukung agar penyusunan roadmap dapat berjalan komprehensif, terukur, dan tepat sasaran.

Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat inflasi Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 berada pada rentang target nasional 3±1%, dan lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah bersama Bank Indonesia dan TPID dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pasokan barang di wilayah Sulbar.

Namun demikian, tantangan pengendalian inflasi ke depan masih cukup besar. Secara global, kebijakan pengetatan moneter di berbagai negara serta dinamika harga energi dan pangan akibat kondisi geopolitik dunia masih berpotensi memberi tekanan terhadap inflasi. Sementara secara domestik, risiko cuaca ekstrem El Nino, bencana alam, serta disparitas harga antarwilayah, terutama pada komoditas perikanan, menjadi faktor yang perlu diantisipasi bersama.

Menanggapi hal tersebut, Plt. Karo Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, dalam pernyataannya di tempat terpisah, menegaskan bahwa kerja sama antar daerah akan menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga kestabilan harga dan pasokan kebutuhan masyarakat.

“Kerja sama antar daerah merupakan langkah strategis yang perlu terus diperkuat. Melalui sinergi lintas wilayah, distribusi barang dan pasokan kebutuhan pokok dapat lebih terjaga, sehingga inflasi dapat dikendalikan secara berkelanjutan,” ujar Murdanil.

Lebih lanjut, Murdanil menambahkan bahwa dalam Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025–2027, pemerintah daerah menargetkan peningkatan kontribusi kerja sama antar daerah sebesar 10% sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pengendalian inflasi di Sulawesi Barat.

Melalui kegiatan koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi antar OPD, dunia usaha, dan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Tanah Malaqbi’.

(*)

error: Maaf... ! Web ini di Protek yaaa...