Mapos, Mamuju – Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Bapperida Sulbar, Muhammad Nur Dadjwi mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 , Jumat (29/08/2025) di Ballroom Andi Depu lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar.
Rakor ini bertujuan untuk memperkuat komitmen bersama dalam percepatan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas pertanian untuk ketahanan pangan dan stabilisasi harga. Termasuk penguatan digitalisasi keuangan daerah.
Farid Wajdi, Staf Ahli Gubernur Sulbar Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Daerah mengatakan bahwa produktivitas merupakan pondasi kokoh pertumbuhan ekonomi inklusif. Dan produktivitas adalah mesin penggerak pertumbuhan ekonomi yg inklusif .
“Dengan fokus pada peningkatan produktivitas, daerah dapat membangun pondasi yang kokoh untuk kesejahtraan rakyat. Penguatan kemandirian pangan adalah investasi yang memiliki dampak ganda, memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara inklusif,” katanya.
Dalam rakor, BI mengungkapkan bahwa prospek inflasi Sulbar di akhir tahun di proyeksi tidak lebih dari 3,5 persen, prakiraan komoditas penyumbang inflasi dan deflasi Sulbar bulanan (%/mtm).
Inflasi terjadi pada komoditas ikan layang, ikan cakalang, bawang merah, ikan tongkol dan telur AR. Sedangkan deflasi terjadi pada komoditas tomat, cabai rawit, cabai merah, daging Ayam ras dan beras.
Rekomendasi upaya pengendalian inflasi di Sulbar beras dan holtikultura, menurut BI adalaj keterjangkauan harga, kelancaran distribusi pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.
Sedangkan solusi jangka menengah adalah ketersediaan pasokan dengan memaksimalkan pencetakan sawah.
Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Sulbar menunjukkan capaian yang tinggi berkat dukungan dari kebijakan dan infrastruktur yang kuat. Namun pemanfaatan kanal digiltal masih terbatas. Hal ini di pengaruhi oleh minat masyarakay yang masih rendah dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.
Rakor juga mengungkapkan, retribusi daerah di Sulbar masih didominasi oleh transaksi non digital atau melalui teller. Meskipun telah tersedia Qris, MB & atm. Masih perlu optimlisasi dalam penggunaan transaksi non tunai & upaya perluasan elektronifikasi. Seperti integrasi SIPD RI dan CMS Bank Sulselbar, jelajah budaya Qris dan lain sebagainya.
Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, mengatakan, kehadiran Bapperida Sulbar dalam rakor ini sebagai wujud komitmen dukungan pada visi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga untuk Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera.
“Serta misi Pertama yakni mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan,” tutupnya.
(*)
