Mapos, Mamuju – Dalam rangka percepatan penurunan stunting melalui tata kelola program yang terukur dan transparan, Bapperida Provinsi Sulawesi Barat menegaskan pentingnya penguatan sistem informasi dan sinergi lintas sektor. Penegasan ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Sulbar, Andi Almah Aliuddin, dalam sambutan pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Web Monitoring Kementerian Dalam Negeri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting, yang berlangsung di Ruang RPJMD Kantor Bapperida Sulbar, Selasa (21/10/2025).
Bimtek diikuti oleh operator dari perangkat daerah yang telah ditetapkan melalui SK masing-masing OPD, sebagai penanggung jawab dua platform utama: Web Monitoring dan Web Pastipadu. Saat mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana dalam sambutannya, Andi Almah menekankan bahwa penurunan stunting merupakan prioritas nasional yang menuntut kerja kolaboratif lintas sektor.
“Persoalan penurunan stunting ini adalah Prioritas Nasional yang harus kita wujudkan melalui kerja-kerja yang kolaboratif, jadi permasalahan stunting ini bukan hanya permasalahan Dinas Kesehatan tapi juga lintas sektor,” ujarnya.
Lebih lanjut, Andi Almah menjelaskan bahwa web monitoring stunting merupakan instrumen penting dalam mendukung pemantauan intervensi spesifik dan sensitif, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
“Pemerintah daerah dituntut tidak hanya menyusun perencanaan yang baik, tetapi juga diwajibkan untuk memiliki kemampuan memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan program secara tepat waktu dan berbasis data,” tegasnya.
Melalui bimtek ini, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana berharap peserta tidak hanya memahami aspek teknis penginputan, tetapi juga mampu membangun sinergi pelaporan yang konsisten dan berkualitas.
“Data yang baik adalah fondasi perencanaan yang tepat dan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata Junda.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Bapperida Sulbar dalam memperkuat kapasitas SDM dan sistem informasi pembangunan daerah, sekaligus memastikan bahwa aksi konvergensi penurunan stunting berjalan efektif, terintegrasi, dan berdampak nyata di seluruh wilayah Sulawesi Barat.
(*)
