Bapperida Koordinasikan Dekonsentrasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Mapos, Mamuju — Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana, yang diwakili Sekertaris Bapperida Sulbar Muh. Darwis Damir, menghadiri agenda Rapat Koordinasi Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 secara Hybrid.l, Senin (01/04/2024).

Agenda tersebut juga dihadiri oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Pengelola Satuan Kerja Dekon Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. YakniBapperida, Setda, Inspektorat Daerah, Badan Kesbangpol, DPMPTSP, Biro Ekbang, Biro Hukum, Biro Pemerintahan, Kesra dan BPKPD.

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat atau yang biasa disingkat GWPP, memegang kunci efektivitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten maupun Kota. Seperti yang ada di UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Presiden sebagai penanggungjawab akhir pemerintahan melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk bertindak atas nama pemerintah pusat.

GWPP juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Laporan pun perlu dievaluasi oleh menteri terkait. Dalam melakukan evaluasi, menteri membentuk Sekretariat Bersama Pembinaan GWPP.

“Berdasarkan data Realisasi Anggaran Dekon GWPP Tahun Anggaran 2024, triwulan I masih ditemukan Satker tidak melaksanakan kegiatan alokasi anggaran dekonsentrasi. Dan belum menetapkan SK Gubernur tentang Pengelolaan Dekonsentrasi GUbernur Wakil Pemerintah Pusat,” ungkap Darwis.

Adapun langkah percepatan realiasi hasil rapat yaitu segera menyusun SK Perangkat Gubernur dan SK Pengelola Keuangan,  petakan kegiatan dengan potensi penyerapan tinggi di Semester I dan Susun jadwal pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun.

Kemudian perkuat peran Sekretariat Perangkat GWPP di Provinsi (Biro Pemkesra), Perkuat komitmen kinerja seluruh unit kerja nilai kinerja unit kerja berpengaruh terhadap kinerja GWPP dan  pemetaan SDM berkelanjutan untuk pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP.

Berikutnya adalah pedomani petunjuk teknis secara detail hasil sesuai dengan output yang diharapkan dan perkuat koordinasi dengan Sekber Pembina tugas dan wewenang di pusat. Pelaporan yang tertib baik untuk laporan keuangan dan laporan teknis kegiatan dan Penyampaian laporan terkoordinir melalui sekretariat perangkat laporan akhir GWPP.

(*/adv)

error: Maaf... ! Web ini di Protek yaaa...