Mapos, Majene — Dari data permasalahan dasar pembangunan manusia, Bappeda Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan langkah-langkah sebagaimana arahan Pj Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh.
“Kami Bappeda sudah membuat rencana aksi untuk mengatasi kemiskinan sebagai dokumen rujukan mengatasi kemiskinan ekstrem. Sedangkan pada penanganan stunting, kami Bappeda Sulbar telah membuat peta jalan, sebagai bagian intervensi penanganannya,” tutur Kepala Bappeda Sulbar Dr. H. Junda Maulana di depan Pj Gubernur dan Sekprov Sulbar, Selasa (4/7/2023).
Junda menyebutkan, beberapa kegiatan yang telah dilakukan sebagai bagian pengawasan dan pembinaan kabupaten adalah dengan melakukan penilaian kinerja konvergensi stunting bagi pemerintah kabupaten se Sulawesi Barat, pada tanggal 22 juni lalu.
Untuk mengatasi anak tidak sekolah, Bappeda juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan stakholders se Provinsi Sulawesi Barat,
“Dengan arahan bapak Pj Gubernur bahwa ketemu datanya, masukan sekolah, atau dibawa ke program paket A, B, C atau dibuatkan program khusus. Hal ini kami Bappeda telah melaksanakan dengan mengawal program Portal ATS,” katanya.
Junda juga menyampaikan bagaimana Bappeda mengawal pernikahan anak, dengan menyusun kebijakan pencegahan pernikahan anak. Yakni memperkuat lembaga layanan desa, membuka pusat pembelajaran keluarga dan membentuk pembinaan pelestarian perkawinan di tingkat kecamatan dengan program Kecamatan Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
Total kinerja anggaran yang diberikan pada tahun 2023, sebut Junda, sampai dengan bulan Juni sebesar 46,70 persen realisasi anggaran dengan realisasi program sebesar 49,84. Dari total anggaran sebesar Rp13.174.118.557,- Dengan 2 program utama sebagai prioritas dan 1 program pendukung.
“Untuk anggaran 4 masalah pembangunan manusia dan pengendalian inflasi dianggarkan pada program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan sebesar Rp2.403.098.246,- Dan program perencanaan, pengendalian dan evaluasi sebesar 1.451.529.937,-,” kuncinya.
(*)
