Banggar Tolak Pembiayaan Tim 10, Sementara Pelayanan Jampersal Dilanjutkan hingga Desember 2021

0
472

Mapos, Majene — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majene, Adi Ahsan membeberkan kesimpulan hasil rapat APBD Perubahan 2021.

Dikatakan, dari sekian banyak simpulan rapat APBD-Perubahan, oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama TAPD Pemda Majene, ada 4 simpulan menarik untuk disampaikan antara lain;

1. Pelayanan jaminan persalinan bagi warga kurang mampu (JAMPERSAL) yang akan melahirkan bayinya di tempat fasilitas kesehatan tetap dilanjutkan sampai pada bulan Desember 2021.

https://mamujupos.com/wp-content/uploads/2021/02/IMG-20210212-WA0059.jpg

2. Program verifikasi dan validasi data penerima bantuan iuran (PBI) JKN dan PBI daerah akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2021. Tindak lanjut hasil perbaikan pendataan akan ditetapkan dalam APBD Pokok tahun 2022.

“Harapan kita semua semoga hasil pendataan dan penetapan pembiayaan pada tahun 2022 sudah memberi perlindungan 99 persen jaminan kesehatan kepada warga kurang mampu,” tulis Adi Ahsan lewat akun FB miliknya, Kamis (23/9/2021).

3. Menetapkan pembayaran jasa pelayanan perawatan COVID 19 bagi tenaga medis dan para medik, dengan mempertimbangkan azas rasionalitas.

4. Bahwa dengan belum dimasukkannya dan ditetapkannya satuan pembiayaan TIM 10 yang dibentuk BUPATI dalam standar satuan harga  (SSH), maka Badan Anggaran DPRD Kabupaten Majene, menolak program pembiayaan yqng terkait dengan kegiatan Tim 10 yang dibentuk oleh Bupati Majene.

Sebagai catatan bahwa Tim 10 yang dimaksud adalah Tim Bupati untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan Daerah (TBUP3D) Kabupaten Majene yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Majene No 17 Tahun 2021.

(*)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.