BACA INI…BPK Sarankan, Manajemen Keuangan Harus Ditangani Bendahara Kompeten

 

Kepala BPK Perwakilan Sulbar Eydu Oktain Panjaitan dalam Media Workshop di gedung BPK Perwakilan Sulbar, Senin (11/12/2017)
Kepala BPK Perwakilan Sulbar Eydu Oktain Panjaitan dalam Media Workshop di gedung BPK Perwakilan Sulbar, Senin (11/12/2017)

Mapos, Mamuju – Menyingkapi kondisi pengelolaan keuangan di Pemda se Sulbar, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulbar mengusulkan agar pemerintah menempatkan pengelola keuangan yang kompeten. Tidak tendensius atau dipengaruhi faktor politis.

“Manajemen keuangan di Pemkab maupun Pemprov Sulbar harus ditangani oleh bendahara yang kompeten. Sehingga tidak menimbulkan masalah yang sistemik,” tutur Kepala BPK Perwakilan Sulbar Eydu Oktain Panjaitan dalam Media Workshop di gedung BPK Perwakilan Sulbar, Senin (11/12/2017).

Diakui, pihaknya sudah mengajukan usulan itu. Penekanannya adalah posisi bendahara tidak dipengaruhi oleh faktor politis. Tapi pada kemampuan mengelola keuangan dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu masalah sistemik terbesar di Sulbar, ungkapnya, adalah soal pokok-pokok pikiran di DPRD Sulbar. Menurutnya, kondisi manajemen keuangan sudah demikian parah sehingga harus mengalir ke jalur hukum.

“Ya, Pemprov Sulbar memang meraih WTP. Tapi itu tidak menjadi jaminan kalau dibelakang masih ada masalah. Prosesnya begini, dari hasil pemeriksaan itu kami memberikan catatan kecil dan memberi waktu untuk pengembalian. Ini jika ada temuan. Nah kalau sudah dikembalikan, kami menilainya tidak ada kendala. Sehingga kami beri opini berdasarkan pemeriksaan laporan keuangan itu dengan WTP,” urainya.

Namun jika hingga batas waktu yang diberikan atau batas waktu pembinaan sudah berakhir belum juga ada pengembalian, maka hasil pemeriksaan itu diteruskan ke jalur hukum. Atau bisa jadi merupakan temuan pihak Aparat Penegak Hukum (APH).

“Tugas kami memberikan pembinaan bukan memvonis atau memproses secara hukum. Kasus di DPRD itu berbeda dan kami tidak bisa melangkah lebih jauh kecuali menyajikan data berdasarkan pemeriksaan,” akunya.

Media Workshop ini dihadiri para pimpinan media yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulbar dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Juga beberapa anggota HMI Cabang Manakarra.

Salah satu catatan kecil dari Media Workshop itu adalah BPK akan mengekspose hasil pemeriksaan ke publik. Sehingga tidak ada lagi pertanyaan terkait pemberian opini BPK terhadap hasil audit keuangan. Ekspose juga harus dilakukan oleh OPD-OPD. Ini dalam rangka transparansi dan akuntabilitas manajemen keuangan.

(maman)

 

 

error: Maaf... ! Web ini di Protek yaaa...