Mapos, Majene — Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan setiap kebijakan dan proyek pembangunan berjalan sesuai kebutuhan publik. Karena itu, Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) digelar sebagai ruang komunikasi dan diskusi antara pemerintah, pengembang, konsultan, dan masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Majene, Nursalam, di Lembang, Sabtu (14/11/2026).
“Kita membangun komunikasi dua arah antara pemerintah, pengembang atau konsultan, dan masyarakat. Melalui pertemuan ini, kita akan mendiskusikan rencana pembangunan, kebijakan, maupun produk hukum jika memang diperlukan,” ungkap Nursalam.
Menurutnya, PKM menjadi wadah bagi masyarakat, khususnya mereka yang terdampak atau memiliki kepentingan terhadap rencana pembangunan, untuk menyampaikan aspirasi, masukan, serta harapan.
Dalam kegiatan tersebut, pihak pengembang, yakni PT Mampie Indah Perkasa, diharapkan dapat menyerap berbagai kebutuhan dan pandangan masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam proses perencanaan pembangunan.
Selain menyerap aspirasi, forum konsultasi publik juga menjadi sarana penyampaian informasi secara terbuka kepada masyarakat mengenai rencana kegiatan, aspek teknis, hingga tahapan pembangunan yang akan dilaksanakan.
“Dalam pertemuan itu juga diidentifikasi berbagai potensi persoalan maupun dampak sosial dan lingkungan sejak dini, sehingga dapat dicarikan solusi bersama sebelum keputusan akhir atau pelaksanaan konstruksi dilakukan,” jelasnya.
Nursalam menambahkan, PKM tidak sekadar menjadi forum penyampaian informasi, tetapi juga momentum memperkuat sinergi dan kemitraan antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat.
Dengan komunikasi yang terbuka serta pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan, diharapkan dapat terbangun kepercayaan dan rasa memiliki terhadap pembangunan, sehingga pelaksanaannya berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
(*)
