Mapos, Mamuju – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan koordinasi dan pengumpulan data perkembangan politik terkait proses pengisian jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Barat untuk sisa masa jabatan 2024–2029, di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas pemantauan perkembangan politik daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2011, sekaligus mendukung pengumpulan data pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2026 tingkat provinsi.
Rombongan dipimpin Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Sulbar, Hj. Nur Milu, bersama pejabat fungsional dan staf. Rombongan diterima Sekretaris DPRD Sulbar, Arianto, AP., MM, didampingi Kepala Bagian Umum Radimurti, SE., M.Si, dan Kepala Bagian Persidangan Sahrin Salatung, SH.
Dalam pertemuan tersebut, dilakukan pendalaman informasi mengenai dinamika dan tahapan proses pengisian jabatan Wakil Gubernur Sulbar sebagai tindak lanjut atas kekosongan jabatan setelah wafatnya almarhum Jenderal (Purn.) Salim S. Mengga.
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Sulbar, Hj. Nur Milu, menyampaikan bahwa koordinasi ini bertujuan memperoleh data yang akurat dan faktual untuk mendukung pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan perkembangan politik daerah.
“Melalui koordinasi dengan DPRD, kami ingin memastikan informasi mengenai perkembangan dan tahapan pengisian jabatan Wakil Gubernur dapat dihimpun secara akurat sesuai kondisi yang berlangsung. Data ini juga menjadi bagian dari dukungan Kesbangpol terhadap pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2026,” ujar Nur Milu.
Melalui kegiatan ini, Kesbangpol Sulbar memperkuat koordinasi kelembagaan dengan DPRD dalam mendukung pemantauan proses politik serta penyediaan data perkembangan demokrasi di Provinsi Sulawesi Barat.
(*)
