Mapos, Majene — Upaya mengamankan aset milik Pemerintah Kabupaten Majene melalui percepatan penerbitan sertipikat tanah terus dilakukan. Langkah ini penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mengantisipasi potensi sengketa kepemilikan aset antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Majene terus mendorong percepatan penerbitan dokumen alas hak berupa sertipikat terhadap aset tanah milik pemerintah daerah yang selama ini belum memiliki legalitas lengkap.
Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Majene, Syahrimayani didampingi Kepala Bidang Pertanahan Perkimtan, Irfan, Kamis (12/11/2026), mengatakan, belum lengkapnya dokumen kepemilikan sejumlah aset tanah milik Pemkab Majene menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Lembaga antirasuah tersebut bahkan memberikan penekanan agar seluruh aset tanah pemerintah daerah segera disertipikatkan.
” KPK menargetkan 10 sertipikat pada tahun 2025 dan 10 lagi untuk tahun 2026,” ungkap Syahrimayani.
Ia menjelaskan, hingga saat ini Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Majene telah menerbitkan 76 sertipikat atas nama Pemerintah Kabupaten Majene. Sementara 11 sertipikat lainnya masih dalam proses finalisasi.
“Alhamdulillah, saat ini ATR/BPN Majene telah menerbitkan 76 sertipikat, sementara 11 lainnya menyusul. Seluruh aset tersebut berada di Kecamatan Banggae dan Banggae Timur,” jelasnya.
Syahrimayani juga mengungkapkan, dalam proses penerbitan sertipikat tersebut ditemukan perbedaan pencatatan jumlah aset antara data inventaris pemerintah daerah dan hasil identifikasi pihak ATR/BPN.
Menurutnya, pencatatan aset dalam daftar buku inventaris pemerintah daerah selama ini didasarkan pada ruas jalan. Sementara dalam proses identifikasi pertanahan, satu ruas jalan dimungkinkan memiliki dua hingga tiga bidang tanah dengan kepemilikan berbeda, sesuai batas dan status masing-masing bidang.
“Pencatatan aset selama ini didasarkan pada ruas jalan. Sedangkan menurut BPN, dalam satu ruas jalan bisa saja terdapat dua atau tiga pemilik karena perbedaan batas wilayah maupun bidang tanah,” terangnya.
Ia berharap, seluruh usulan penerbitan sertipikat atas tanah yang menjadi aset Pemkab Majene dapat segera dituntaskan tanpa kendala berarti.
Dengan demikian, seluruh aset daerah memiliki kepastian dan kekuatan hukum yang jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan apabila di kemudian hari muncul persoalan atau sengketa perdata.
(*)
