Mapos, Mamuju – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan koordinasi sekaligus monitoring dan evaluasi pengelolaan bantuan keuangan partai politik di Kantor DPD Partai Hanura Sulbar, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan dipimpin Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Hj. Nurmilu, mewakili Kepala Bakesbangpol Sulbar, Muh. Darwis Damir, bersama pejabat fungsional dan staf. Rombongan diterima Sekretaris DPD Hanura Sulbar, Syahrir, didampingi Firmansyah.
Monitoring ini bertujuan memastikan pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik berjalan tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan, khususnya Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020.
Kepala Bakesbangpol Sulbar, Muh. Darwis Damir, menyampaikan bahwa monitoring tersebut merupakan bagian dari implementasi arah kebijakan Pancadaya pembangunan Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka.
Menurutnya, pengelolaan bantuan keuangan partai politik tidak hanya berorientasi pada tertib administrasi dan pertanggungjawaban anggaran, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi penguatan pendidikan politik kader dan masyarakat.
“Pemerintah daerah mendorong agar bantuan keuangan partai politik dikelola secara transparan dan akuntabel, serta dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Pendidikan politik menjadi salah satu aspek penting dalam membangun kualitas demokrasi dan meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia di Sulawesi Barat,” ujar Darwis.
Pertemuan juga membahas sejumlah agenda organisasi DPD Hanura Sulbar, termasuk Musda IV dan Muscab serentak, konsolidasi organisasi, serta persiapan HUT ke-20 Partai Hanura.
Melalui kegiatan ini, Bakesbangpol Sulbar mendorong penguatan tata kelola bantuan keuangan partai politik sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokrasi yang berkualitas.
(*)
