Mapos, Mamuju – Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, S.E., M.A.P., menghadiri rapat penting terkait Penguatan Tata Kelola Logam Tanah Jarang (LTJ) di Kabupaten Mamuju. Rapat ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan berlangsung di Ruang Oval, Lantai III, Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Selasa (10/11/2026).
Rapat koordinasi ini menjadi momentum strategis untuk membahas secara komprehensif dampak pengelolaan logam tanah jarang yang ada di Kabupaten Mamuju. Fokus utama pembahasan tidak hanya berkisar pada potensi ekonomi, tetapi juga menitikberatkan pada aspek sosial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat sekitar, kelestarian lingkungan, serta yang paling krusial adalah aspek keamanan.
Dalam forum tersebut, dibahas secara mendalam bagaimana pengelolaan logam tanah jarang ini memiliki kaitan erat dengan keamanan aset strategis pertahanan dan kedaulatan negara. Hal ini mengingat LTJ merupakan mineral kritis yang sangat berharga bagi industri strategis global.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Pemkesra Sulbar, Murdanil, menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung penguatan regulasi tata kelola LTJ, khususnya yang bersinggungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
“Pengelolaan logam tanah jarang ini bukan sekadar soal pemanfaatan sumber daya alam untuk ekonomi, tetapi yang terpenting adalah bagaimana memastikan aspek sosial dan lingkungan di sekitar wilayah tambang tetap terjaga. Kita tidak ingin potensi besar ini justru menimbulkan masalah sosial di tengah masyarakat,” ujar Murdanil.
Ia menambahkan bahwa karena sifatnya yang strategis, pengawasan terhadap tata kelola LTJ harus melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat keamanan. “Karena ini menyangkut aset strategis pertahanan dan kedaulatan negara, sinergi dan pengawasan yang ketat dari seluruh pemangku kepentingan menjadi mutlak. Biro Pemkesra akan terus bersinergi agar setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan rasa aman dan dampak kesejahteraan yang nyata bagi rakyat Sulbar,” pungkasnya.
Kehadiran Kepala Biro Pemkesra dalam rapat tingkat provinsi ini menunjukkan komitmen jajaran Sekretariat Daerah (Setda) Sulawesi Barat dalam mendukung penguatan regulasi dan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan sinergi lintas sektor, diharapkan potensi logam tanah jarang di Sulawesi Barat dapat dikelola secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat tanpa mengesampingkan faktor keselamatan lingkungan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
(*)
