MAPOS, MAJENE — Pemandangan kendaraan yang mengular ratusan meter di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, seolah telah bertransformasi menjadi ornamen harian yang melelahkan bagi warga.
Dari SPBU Lembang hingga Rangas, jeritan masyarakat bawah terdengar nyaring. Para pengendara terpaksa membuang waktu produktif demi seliter pertalite atau solar, sementara para nelayan di pesisir terpaksa menambatkan perahu dan mogok melaut lantaran pasokan energi bagi mesin pencari nafkah mereka mendadak raib.
Di atas kertas, pihak PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi berulang kali menegaskan bahwa pasokan aman, bahkan mengklaim telah melakukan ekstra suplai hingga 15 persen. Namun, paradoks justru terpampang nyata di lapangan.
Jika pasokan melimpah, mengapa tangki SPBU begitu cepat mengering? Mengapa antrean tak kunjung surut? Kesenjangan antara klaim data dan realita ini mengindikasikan adanya lubang besar dalam sistem distribusi dan pengawasan energi di Bumi Assamalewuang.
Kita patut mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Majene yang langsung melakukan audiensi ke kantor regional Pertamina guna mendesak pembenahan.
Namun, pertemuan formal dan janji penambahan kuota tidak akan pernah menyelesaikan akar masalah jika celah penyelewengan di tingkat bawah tetap dibiarkan menganga.
Dugaan adanya praktik pelangsiran massal serta penimbunan ilegal oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab bukanlah rahasia baru yang bisa ditepis begitu saja.
Oleh karena itu, masyarakat mendesak agar Pemkab Majene segera mengonkretkan pembentukan Tim Monitoring Terpadu yang melibatkan aparat penegak hukum secara ketat.
Pengawasan tidak boleh lagi dilakukan secara seremoni atau hanya saat terjadi gejolak aksi mahasiswa. Sistem verifikasi bagi nelayan dan petani pemegang surat rekomendasi resmi juga harus dipermudah dan disterilkan dari pungutan atau mafia kuota.
Rakyat Majene tidak butuh perdebatan angka kuota di meja rapat. Yang mereka butuhkan adalah jaminan bahwa hak atas BBM bersubsidi murni mengalir ke tangki kendaraan masyarakat kecil, bukan berpindah tangan ke jerigen-jerigen siluman demi keuntungan segelintir kelompok.
Pengawasan yang tegas dan transparan adalah harga mati untuk menyudahi penderitaan warga di sepanjang antrean jalan Majene.
Mari kita seruput kopi dulu cok, sembari menunggu jaringan internet kembali pulih 😉
(Source by AI)
