Mapos, Mamuju — BPJS Kesehatan menggelar Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan Tahun 2025 pada Kamis, 2 Juli 2026. Di Sulawesi Barat, kegiatan yang mengusung tema “JKN Kuat, Rakyat Sehat, Ekonomi Melesat” ini diikuti secara virtual di Ruang Rapat Inisiatif, Lantai 3 Kantor BPJS Kesehatan Provinsi Sulbar, dengan fokus memaparkan keberhasilan capaian kepesertaan nasional yang surplus, sekaligus strategi lokal dalam mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) di tengah tantangan efisiensi anggaran daerah.
Dalam pemaparannya, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengungkapkan bahwa arah program ini sejalan dengan Agenda Prioritas APBN 2026, yaitu menghadirkan pelayanan kesehatan yang adil dan merata. Secara nasional, capaian kepesertaan JKN telah menyentuh angka 98,62 persen atau mencakup 282,7 juta jiwa penduduk Indonesia.
Keberhasilan ini juga ditopang oleh digitalisasi layanan yang kian masif. Termasuk pengguna aplikasi Mobile JKN kini telah mencapai 81,9 persen, yang sangat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan hingga urusan pembayaran iuran maupun pelunasan tunggakan. Secara finansial, kondisi dana JKN pada tahun 2025 bahkan mencatatkan surplus sebesar Rp30 triliun.
Pelaksana Harian Kepala Bagian SDM, Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan, Ridho Lahiya Usman, mengatakan, kondisi positif ini turut tecermin di Sulawesi Barat. Wilayah Mamuju dan Pasangkayu, misalnya, hingga kini masih kokoh berada dalam zona prioritas UHC dengan cakupan kepesertaan di atas 98 persen.
“Sampai saat ini belum ada penurunan UHC Prioritas. Semua masih berkomitmen prioritas UHC 98 persen,” tegas Ridho.
Ridho menambahkan, dari sisi pelayanan, pihaknya telah menyediakan berbagai kanal pengaduan untuk memudahkan peserta menyampaikan kendala di lapangan.
Dia pun membeberkan , salah satu tantangan besar dari sisi pembiayaan kesehatan di Sulbar adalah terkait tingginya kasus penyakit kronis di Sulbar. Penyakit seperti tuberkulosis (TBC), jantung, diabetes, dan stroke menjadi penyedot anggaran terbesar.
“Sekitar 26,28 persen dari pembiayaan tersebut diserap oleh kasus penyakit katastropik,” ungkapnya.
Menyikapi hal tersebut, BPJS Kesehatan Sulbar terus menggencarkan langkah-langkah pencegahan di hulu dengan melibatkan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
“Imbauan kami, setiap FKTP mengadakan senam sehat, penyuluhan makanan sehat, dan bagaimana pencegahannya. Masyarakat diedukasi melalui sosialisasi yang kami miliki lewat ‘staf promotif preventif’ yang turun melakukan edukasi ke masyarakat,” jelas Ridho.
Selain edukasi kesehatan, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar iuran juga diakui sangat memengaruhi keberlangsungan pendapatan BPJS Kesehatan. Menatap sisa tahun 2026, Ridho mengakui adanya tantangan berat, terutama karena kondisi ekonomi makro yang membuat ruang fiskal beberapa pemerintah daerah mengalami kendala sehingga berdampak pada efisiensi anggaran kegiatan.
“Kami berharap untuk menjadi pacuan lagi buat kami di 2026 ini agar jauh lebih baik, baik peningkatan kualitas layanan, data, administrasi yang mempermudah dan selalu bekerjasama dengan Pemda di Sulbar untuk menjaga UHC Prioritas,” ungkap Ridho.
Ia menambahkan bahwa efisiensi fiskal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah untuk mempertahankan capaian yang sudah diraih pada tahun sebelumnya. Dituntut sinergi yang lebih erat agar hak kesehatan masyarakat Sulbar tetap terpenuhi dengan optimal.
(*)
